Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ada Rp 182 Triliun Anggaran Daerah Masih Tersimpan di Bank, Tidak Segera Dibelanjakan...

Kompas.com - 29/04/2021, 11:14 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada Rp182 triliun anggaran pemerintah daerah (pemda) yang masih tersimpan di bank.

Anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pusat itu belum dibelanjakan secara maksimal oleh pemda.

Presiden meminta pemda berhati-hati dengan kondisi seperti ini karena berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Massal di Daerah Jangan Sampai Berhenti

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," ujar Jokowi dalam pengarahannya kepada kepala daerah yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021).

"Akhir Maret saya lihat di perbankan daerah ada Rp182 triliun. Ini tidak semakin turun, tapi semakin naik 11,2 persen. Artinya tidak segera dibelanjakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah mau naik kalau uangnya disimpan di bank? Hati-hati," ucap Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan, ia telah mencermati realisasi dari transfer anggaran yang diberikan kepada pemda.

Dari pencermatan itu diketahui persentase belanja pegawai masih mendominasi realisasi anggaran daerah, yakni sebesar 63 persen.

Sementara itu, realisasi belanja modal hingga akhir Maret 2021 baru 5,3 persen.

"Saya sudah sampaikan bolak-balik ke Mendagri untuk ingatkan semua daerah agar segerakan belanja APBD baik belanja aparatur atau belanja modal. Tapi yang terpenting belanja modal," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Massal di Daerah Jangan Sampai Berhenti

"Ini disegerakan sehingga terjadi peredaran uang di daerah. Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat besar sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," kata Jokowi.

Dia pun meminta agar penyaluran bansos, bantuan UMKM dan BLT Desa terus ditingkatkan sehingga bisa lebih luas diterima dan dibelanjakan masyarakat.

Jokowi menuturkan, hingga April, penyaluran bansos baru mencapai 32 persen. Dia menyebut capaian ini sangat kecil.

"Masih kecil sekali sebesar 32 persen, baru Rp 1,5 triliun. Angka-angka seperti ini selalu saya ikuti," tutur Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Betul-betul Masih Khawatir soal Mudik Lebaran...

"Sehingga saya ingatkan kembali karena itu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kalau daerah ada pertumbuhan ekonomi, secara agregat akan jadi pertumbuhan ekonomi nasional," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com