Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nomenklatur Kementerian Baru dan Ambisi Investasi Jokowi...

Kompas.com - 29/04/2021, 09:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi Rabu (28/4/2021).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72P/2021 Tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Pelantikan tersebut sekaligus menegaskan terbentuknya Kementerian Investasi sebagai kementerian baru di Kabinet Indonesia Maju.

Baca juga: Presiden Lantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi

Pembentukan kementerian ini sebelumnya telah disetujui DPR lewat hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian Nomor R-14/Pres/03/2021.

Berdasarkan keputusan DPR itu, Kementerian Investasi merupakan peningkatan dari lembaga sebelumnya yakni BKPM.

Ambisi investasi Jokowi

Persoalan investasi memang menjadi fokus pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelum adanya kementerian baru ini, koordinasi investasi berada di bawah wewenang Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Pada saat itu, BKPM yang sudah ada memiliki tugas mengeksekusi setiap investasi yang dilobi oleh Luhut.

Baca juga: Profil Bahlil Lahadalia: dari Sopir Angkot, Kepala BKPM, Kini Menteri Investasi

Luhut sendiri pernah memberikan pendapat tentang adanya dua lembaga investasi di pemerintahan. Menurut dia, kementeriannya dan BKPM memiliki tugas masing-masing.

"Tak masalah. BKPM tinggal eksekusi (investasi) yang saya dorong. Mungkin karena senioritas saya, pengalaman saya, saya diberi (tugas koordinasi investasi) agar lebih gampang," ucap Luhut.

Sementara itu, Presiden Jokowi pernah mengatakan ada dua hal yang membuat perekonomian Indonesia bisa sehat atau baik. Keduanya yakni aktvitas investasi dan ekspor harus ditingkatkan.

"Negara kita sekarang ini, ada dua yang akan menjadikan kita ekonominya sehat. Pertama investasi harus banyak, kedua ekspornya harus gede (besar)," kata Jokowi di acara pelepasan ekspor di Pabrik Mayora-PT. Torabika Eka Semest di kawasan Cikupa, Tangerang pada 18 Februari 2019.

Baca juga: Cerita Jokowi, Namanya Sering Dipakai Bahlil untuk Selesaikan Masalah Perizinan

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com