Nomenklatur Kementerian Baru dan Ambisi Investasi Jokowi...

Tiga investasi baru

Bahlil juga berjanji akan membawa tiga investasi baru ke Indonesia tahun ini. Kendati demikian, dia belum mau menyebutkan nama perusahaan dan industri di bidang apa tiga investasi baru tersebut.

Bahlil menyatakan, akan segera mengumumkan bila semuanya sudah jelas.

"Tapi yakinlah bahwa tahun ini ada 2-3 barang baru yang saya akan sampaikan pada waktunya," kata Bahlil.

Baca juga: Target Investasi Meleset, Jokowi Tegur Luhut dan Bahlil

Dia diminta Presiden Joko Widodo untuk merealisasikan investasi Rp 900 triliun tahun ini, dengan menggandeng investor besar hingga kecil tanpa pilih-pilih.

Ia menambahkan, kementerian yang baru dibentuk ini fokus melakukan organisasi karena ada perubahan struktur. Dari sisi internal, kementerian diberi waktu hingga 100 hari ke depan untuk pembangunan online single submission (OSS), hingga pengembangan SDM.

Bentuk lembaga pengawas investasi

Selain Kementerian Investasi, Presiden Jokowi juga membentuk Lembaga Pengawas Investasi (Indonesia Investment Authority/INA) baru-baru ini.

LPI atau INA berfungsi untuk mengelola dana pemerintah pusat yang berbentuk dana investasi abadi atau sovereign wealth fund (SWF).

Baca juga: Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Pemerintah pun telah menyuntikkan dana sebesar Rp 15 triliun sebagai modal awal. Secara keseluruhan, pemerintah bakal memberi modal Rp 75 triliun kepada LPI yang akan diberikan secara bertahap hingga akhir tahun 2021.

Nantinya, pemenuhan modal awal LPI tersebut bisa bersumber dari aset yang berupa barang milik negara (BMN) hingga saham BUMN.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dengan dibentuknya LPI, Indonesia tak hanya akan mengandalkan utang dalam proses pembangunan infrastruktur.

Sebab, LPI diharapkan bisa menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendatangkan modal swasta dan asing.

"Kita bentuk institusi bari ini lantaran Indonesia tidak bisa membangun diri sendiri hanya dari pendanaan dalam bentuk beban atau utang," kata Sri Mulyani dalam webinar LPEM UI pada 18 Februari 2021.