Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Sebut Banyak Daerah yang PAD Lebihi Transfer Pusat

Kompas.com - 27/04/2021, 11:50 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai keberadaan otonomi daerah banyak melahirkan inovasi dan berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melebihi dana yang ditransfer pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Tito dalam acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 yang disiarkan secara daring, Senin (26/4/2021).

"Bahkan (jumlah) PAD-nya ada yang melebihi dari transfer pusat," kata Tito.

Baca juga: 25 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri: Masih Banyak yang Tergantung dari Transfer Pusat

Adapun daerah-daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kabupaten Bandung sebelum pandemi Covid-19, Bali, Mimika dan Marauke.

Oleh karena itu, menurut Tito, otonomi daerah harus terus diberikan untuk memberi ruang inovasi ke daerah.

Peningkatan itu dapat dilakukan dengan mengelola dan menggali sumber daya di daerah masing-masing untuk meningkatkan PAD.

Meskipun, lanjut dia, dalam upaya meningkatkan PAD dibutuhkan keahlian khusus dari kepala daerah terutama di bidang kewirausahaan.

"Silakan kepala daerah berinovasi, berkreasi, terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mampu mandiri," ujarnya.

Baca juga: Wapres: Pelaksanaan Otonomi Daerah Berkualitas Butuh Kepemimpinan Adaptif

Kendati demikian, mantan Kapolri ini menilai masih banyak daerah yang keuangannya bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tapi kenyataannya setelah 25 tahun masih banyak daerah yang sangat tergantung dari transfer pusat," ucap Tito.

"Belum mampu mengembangkan PAD (pendapatan asli daerah)-nya dan kemudian ditambah lagi dengan kebocoran-kebocoran karena mal praktek, sehingga pembangunan berjalan lambat," kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap kepala daerah bisa berinovasi, berkreasi untuk bisa menaikan PAD agar tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat.

Baca juga: Omnibus Law yang Berpotensi Merusak Mahkota Otonomi Daerah...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com