Wapres: Pelaksanaan Otonomi Daerah Berkualitas Butuh Kepemimpinan Adaptif

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menjalankan otonomi daerah (otda) agar berkualitas dibutuhan kepemimpinan yang adaptif.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-25 Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Senin (26/4/2021).

"Pelaksanaan otonomi daerah yang berkualitas membutuhkan kepemimpinan adaptif," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Maruf Amin

Kepemimpinan adaptif yang dimaksud adalah seorang pemimpin yang mampu menghadapi berbagai situasi serta cepat dan tepat dalam bertindak.

Selain itu, pemimpin yang adaptif juga berorientasi pada pemecahan masalah dengan selalu menyesuaikan dirinya terhadap perubahan dan keadaan baru.

"Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Ma'ruf.

Otonomi daerah juga disebutkan Ma'ruf meningkatkan daya saing daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Kepuasan Publik terhadap Maruf Amin Rendah, Jubir: Gaya Kepemimpinan Setiap Wapres Berbeda

Ma'ruf mengatakan, melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat.

Utamanya dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

"Peringatan Hari Otonomi Daerah saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintahan daerah di masa yang akan datang," kata Ma'ruf Amin.

Adapun Hari Otonomi Daerah digelar mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah.

Baca juga: Wapres: Mari Berdoa untuk Keselamatan Seluruh Awak KRI Nanggala-402

Secara filosofis, kata dia, kebijakan otonomi daerah dimaknai sebagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dengan memindahkan lokus pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pemindahan lokus tersebut disertai dengan pemberian kewenangan khusus untuk mengurus dan mengatur urusan-urusan tertentu secara mandiri.