Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Kompas.com - 21/04/2021, 21:45 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut, kepuasan masyarakat akan kinerja Presiden Joko Widodo mulai menurun.

Hal itu, ia katakan berdasarkan hasil survei IPS yang dilakukan sejak Maret hingga April 2021.

"Dalam kurun waktu lebih tujuh bulan september 2020-Maret 2021 kepuasan publik atas kinerja Jokowi menurun hampir sembilan persen," kata Nyarwi dalam diskusi daring, Rabu (21/4/2021).

Baca juga: Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Berdasarkan hasil survei pada Maret hingga April 2021, ada 52,6 persen responden yang puas atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi.

Angka itu menurun dibandingkan hasil survei pada September 2020. Saat itu, 61,3 persen responden puas atau sangat puas dengan kinerja Jokowi.

Sementara itu, responden yang menilai kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu biasa saja pada survei Maret tercatat ada 29,9 persen.

Persentase tersebut meningkat dari yang sebelumnya sebesar 22,5 persen pada September 2020.

Begitu pula juga dengan persentase responden yang tidak puas atau sangat tidak puas dengan kinerja Jokowi pada Maret sebesar 15,5 persen sedangkan September 2020 sebesar 13,5 persen.

"Dari data ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi perlu gebrakan baru. Gebrakan baru seperti apa nanti kita diskusikan," ujar dia.

Baca juga: Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Maruf Amin

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan cara wawancara tatap muka.

Jumlan responden sebanyak 1.200 dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen.

Adapun IPS menghasilkan beragam kajian yang terkait dinamika penerapan sistem dan kinerja lembaga demokrasi, sistem politik dan pemerintahan, komunikasi politik dan publik, kebijakan publik, pemasaran politik dan opini publik di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Baca juga: Jokowi: Untung Kita Tak Impor, Stok Beras di Bulog Cukup

Kemudian perkembangan posisi, peran, model kepemimpinan dan gaya komunikasi publik dan politik presiden dan wakil presiden dan unit pendukungnya serta persepsi publik atas kinerja dan tingkat kepercayaan publik pada mereka.

Kajian yang terkait dengan hal tersebut dipublikasikan dalam jurnal kajian kepresidenan yang dapat diakses secara terbuka sebagai sumber pengetahuan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com