Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

Kompas.com - 20/04/2021, 15:29 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengakui, kasus prajurit desersi atau meninggalkan dinasnya sering terjadi.

"Jadi sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini, walaupun tidak sama persis, tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali itu cukup sering," ujar Andika di Markas Pomdam Jaya Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Menurut dia, desersi hampir selalu ada setiap tahun. Mereka meninggalkan dinas dengan alasan beragam, mulai karena masalah utang, ketidakcocokan, hingga masalah susila.

Baca juga: Kronologi TNI AL Gagalkan Penyelundupan 100 Kilogram Narkoba di Sumut

KSAD memastikan, kasus desersi tidak hanya terjadi di Papua.

"Macam-macam itu, begitu banyak, dan itu juga dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang maupun etnis yang berbeda-beda," kata dia. 

Kendati demikian, ia menjamin mereka yang meninggalkan tugasnya tak pernah lewat dari proses hukum.

Baca juga: Bergabung dengan KKB, Pratu Lukius Khianati NKRI, Kini Diburu dan Jadi Target Utama Aparat Keamanan

Andika menegaskan, setiap prajurit yang meninggalkan dinasnya harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. 

"Pada saat yang bersamaan kita juga selalu briefing-kan kepada para komandan satuan sampai dengan bawah dan ini termasuk penilian," ucap Andika.

"Inilah yang kami lakukan, dari tidak hanya melihat individu yang melakukan tindak pidana tetapi bagaimana leadership atau kepemimpinan di atas-atasnya," kata dia.

Baca juga: Desersi dan Gabung KKB, Pratu Lakius Jadi Target Utama TNI, Dicap Pengkhianat

Sebelumnya, seorang prajurit TNI AD, Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius membelot dan bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pratu Lukius merupakan personel Raider 400. Setelah desersi dan bergabung dengan KKB, Pratu Lukius dipecat dari kesatuan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celcius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com