Salin Artikel

KSAD: Kasus Prajurit yang Lari dan Tinggalkan Dinasnya Sering Terjadi

"Jadi sebetulnya kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi kali ini, walaupun tidak sama persis, tetapi prajurit yang kemudian lari atau meninggalkan dinas dan tidak kembali itu cukup sering," ujar Andika di Markas Pomdam Jaya Jakarta, Selasa (20/4/2021).

Menurut dia, desersi hampir selalu ada setiap tahun. Mereka meninggalkan dinas dengan alasan beragam, mulai karena masalah utang, ketidakcocokan, hingga masalah susila.

KSAD memastikan, kasus desersi tidak hanya terjadi di Papua.

"Macam-macam itu, begitu banyak, dan itu juga dilakukan oleh prajurit dengan latar belakang maupun etnis yang berbeda-beda," kata dia. 

Kendati demikian, ia menjamin mereka yang meninggalkan tugasnya tak pernah lewat dari proses hukum.

Andika menegaskan, setiap prajurit yang meninggalkan dinasnya harus bertanggung jawab atas keputusan mereka. 

"Pada saat yang bersamaan kita juga selalu briefing-kan kepada para komandan satuan sampai dengan bawah dan ini termasuk penilian," ucap Andika.

"Inilah yang kami lakukan, dari tidak hanya melihat individu yang melakukan tindak pidana tetapi bagaimana leadership atau kepemimpinan di atas-atasnya," kata dia.

Sebelumnya, seorang prajurit TNI AD, Pratu Lucky Y Matuan atau Lukius membelot dan bergabung dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pratu Lukius merupakan personel Raider 400. Setelah desersi dan bergabung dengan KKB, Pratu Lukius dipecat dari kesatuan TNI.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/15295941/ksad-kasus-prajurit-yang-lari-dan-tinggalkan-dinasnya-sering-terjadi

Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke