Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Kompas.com - 18/04/2021, 15:27 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, Indonesia harus berebut dengan berbagai negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Perebutan vaksin semakin lama kian ketat, apalagi belakangan ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara.

"Kita ketahui bahwa vaksin ini rebutan di seluruh dunia, makin lama makin keras rebutannya," kata Budi dalam sebuah diskusi daring yang ditayangkan YouTube PB Ikatan Dokter Indonesia, Minggu (18/4/2021).

Baca juga: Embargo Vaksin Impor dan Upaya Berdikari dengan Vaksin Dalam Negeri

Budi mengatakan, lonjakan kasus Covid-19 salah satunya terjadi di India.

Akibatnya, Pemerintah India memutuskan untuk memberlakukan embargo vaksin. Artinya, vaksin yang diproduksi saat ini diprioritaskan untuk mereka sendiri mengingat tingginya laju penularan virus.

Pembatasan ekspor vaksin juga terjadi di beberapa negara lain seperti Amerika dan Inggris.

"Akibatnya ini juga membuat ramai dan membuat tindakan balasan dari negara-negara di luar India, terutama yang menguasai bahan baku yang dipakai oleh vaksin-vaksin India. Jadi memang jadi agak complicated," ujar Budi.

Baca juga: Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Budi mengaku bersyukur, karena sejak awal Indonesia tidak hanya menjalin kerja sama pengadaan vaksin dengan satu perusahaan, melainkan empat.

Keempatnya yakni Sinovac dari China, AstraZeneca dari London, Novavax dari Amerika-Kanada, dan BioNTech Pfizer dari Jerman.

Dengan beberapa kerja sama itu, Indonesia masih punya persediaan vaksin yang cukup, meski banyak negara tengah berebut.

"Kenapa empat (kerja sama), ya maksudnya supaya kalau terjadi masalah dengan satu yang lainnya masih bisa kita terima dan itu yang kejadian sekarang juga," kata Budi.

Baca juga: Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Kendati demikian, Budi mengakui bahwa kapasitas vaksinasi Covid-19 di Indonesia turun akibat gangguan suplai.

Sebelum Ramadhan, vaksinasi mampu mencapai 500 ribu suntikan per hari. Kini, jumlahnya turun di angka 200-300 ribu suntikan.

Semula, pemerintah berasumsi akan mendapat 15 juta dosis vaksin per bulan selama Maret hingga April 2021.Namun, realitanya, jumlah vaksin yang diterima Indonesia selama April berkisar di angka 8-10 juta dosis.

Baca juga: Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Meski begitu, Budi memastikan, pasca-Ramadhan besaran vaksin yang diterima pemerintah akan kembali naik.

Ia berharap, pada Mei-Juni mendatang kapasitas vaksinasi bisa mencapai 750 ribu suntikan per hari.

"Dan sesudah Juli itu akan satu juta sampai 1,3 juta per hari karena memang pada saat itulah nanti jumlah vaksinnya akan datang lebih banyak," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com