Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Kompas.com - 15/04/2021, 07:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah agar penanganan sektor ekonomi maupun kesehatan yang terdampak pandemi Covid-19 berjalan secara beriringan.

Jokowi tidak ingin upaya pemulihan ekonomi dilakukan tanpa memperhatikan penyebaran virus corona.

"Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid, yang terjadi kenaikan kasus Covid meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi mengatakan, pencegahan penyebaran virus corona harus tetap jadi priroritas. Penanganan pasien Covid-19 juga mesti dilakukan secara konsisten.

"Hati-hati, karena Covid ini barangnya snggak kelihatan," ujarnya.

Ia mencontohkan, pada Januari 2021 kasus Covid-19 anjlok di sejumlah negara. Namun, dua bulan setelahnya, angka penyebarannya kembali melonjak.

Hal ini karena beberapa negara terlalu tergesa-gesa dalam membuka berbagai sektor.

Belajar dari hal tersebut, Jokowi meminta agar kepala daerah tak terburu-buru. Ia ingin pembukaan berbagai sektor dilakukan secara bertahap.

"Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu tetapi per sektor, hati-hati per sektor," tuturnya.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Jokowi mengingatkan kepala daerah disiplin menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Melalui kebijakan tersebut, ia berharap kasus baru Covid-19 cepat ditemukan sehingga masyarakat yang terpapar virus dapat segera diisolasi dan tak menyebabkan penularan.

Ia juga ingin sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan terus disampaikan dan dibantu oleh TNI-Polri.

Bersamaan dengan itu, program vaksinasi Covid-19 harus berjalan optimal dengan menyasar tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, lansia, dan masyarakat yang tinggal di lokasi-lokasi dengan mobilitas tinggi.

"Enggak bisa lagi kita kerja sambil lalu untuk urusan Covid dan ekonomi ini," kata Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com