Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

Kompas.com - 06/04/2021, 12:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, terbatasnya stok vaksin Covid-19 di Indonesia akibat embargo dari negara produsen vaksin seharusnya sudah diprediksi dalam manajemen risiko

"Secara global bukan hanya embargo, tapi keterbatasan, kendala produksi dan sebagainya. Banyak sekali listnya dan salah satunya masalah seperti ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Oleh sebab itu, kata Dicky, pemerintah harus mengantisipasi tantang pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan tidak mengabaikan strategi fundamental dalam penanganan pandemi yaitu pemeriksaan Covid-19 (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T.

Baca juga: Menkes Pastikan Vaksinasi Kembali Masif di Bulan Mei Usai India Embargo Vaksin

Sebab, apapun kendala di luar pelaksanaan 3T ini akan berdampak kecil untuk Indonesia.

"Itu pertama yang harus dilakukan di masa kini dan ke depan, karena vaksinasi ini bukan solusi tunggal, banyak hal yang jadi tantangan di dalam vaksinasi ini," ujarnya.

Dicky juga mengatakan, target kekebalan kelompok (herd immunity) yang menjadi tujuan vaksinasi akan memakan waktu yang panjang.

Sebab, kata dia, virus corona terus bermutasi dan memiliki karakter yang mampu mempengaruhi vaksin. Apalagi, vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum ditemukan.

"Dan perlu diketahui, vaksinasi ini mencapai threshold immunity 70 persen tidak berarti kita dekat dengan akhir pandemi, tidak seperti itu, Itu hanya terjadi puncak gelombangnya, itu bisa terjadi tapi pandemi ini belum selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky menekankan, peran dan manfaat vaksinasi sudah tepat dalam menurunkan angka infeksi dan kematian akibat Covid-19.

Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan penanganan Covid-19 yang fundamental yaitu 3T.

"Selain melakukan negosiasi pada level global dan tentu saya mengingatkan 3 aspek yang harus diingat pemerintah yaitu bahwa vaksin Indonesia itu ada 3 kriteria yaitu halal, aman dan memadai," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Adapun kebijakan embargo ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia Depok Dibuka Lagi di RSUI, Ini Cara Daftarnya

"Kita harapkan, kita sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin, mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika stok vaksin untuk lansia mencukupi dan masih ada sisa, maka vaksin akan diperuntukkan bagi kalangan guru.

Vaksinasi guru dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Ia menargetkan, vaksinasi guru rampung pada Juni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com