Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

Kompas.com - 06/04/2021, 11:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya protokol kesehatan (prokes) di tengah mencuatnya isu embargo vaksin Covid-19.

Dia meminta masyarakat harus semakin ketat menerapkan protokol kesehatan. Terlebih fasilitas umum seperti sekolah hingga bioskop sudah mulai kembali dibuka.

"Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Charles kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan embargo vaksin Covid-19 terjadi akibat adanya gelombang ketiga atau third wave di negara produsen vaksin Covid-19.

Baca juga: India Embargo Vaksin Covid-19, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Karenanya, embargo Covid-19 atau terkendalanya pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.

Charles pun mengajak semua pihak untuk belajar dari negara-negara produsen vaksin yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Ia mengingatkan agar semua pihak taat menerapkan protokol kesehatan.

"Third Wave yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan laju vaksinasi Covid-19 ke depannya tidak akan secepat sebelumnya karena suplai vaksin Covid-19 untuk Indonesia berkurang untuk saat ini.

Baca juga: Dampak Embargo Vaksin, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

"Laju vaksinasinya mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya (penambahan orang yang divaksin) tidak secepat sebelumnya," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya," kata dia.

Menurut Budi, saat ini sejumlah negara di Eropa, Asia, hingga Amerika bagian selatan sedang mengalami lonjakan ketiga kasus aktif Covid-19 atau third wave. Budi mencontohkan, India, Filipina, Brasil, dan Papua Nugini.

Dia juga mengatakan Indonesia sedianya memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta dosis pada Maret.

Pada April pun stok vaksin yang akan dikirimkan berjumlah sama, sehingga menurut rencana awal, ada 30 juta dosis vaksin yang akan dikirim ke Indonesia pada dua bulan ini.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Nasional Tetap Jalan meski India Embargo AstraZeneca

Namun, karena embargo vaksin, Indonesia hanya mendapat 20 juta dosis vaksin.

"Yang tadinya teredia pada Maret-April itu total 30 juta dosis, kita hanya mendapat 20 juta dosis atau dua pertiganya," ucap Budi.

Namun, pemerintah sampai saat ini masih berupaya terus melobi kepada para produsen vaksin Covid-19. Ia berharap suplai vaksin untuk Indonesia kembali normal pada Mei 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com