Salin Artikel

Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

"Secara global bukan hanya embargo, tapi keterbatasan, kendala produksi dan sebagainya. Banyak sekali listnya dan salah satunya masalah seperti ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Oleh sebab itu, kata Dicky, pemerintah harus mengantisipasi tantang pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan tidak mengabaikan strategi fundamental dalam penanganan pandemi yaitu pemeriksaan Covid-19 (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T.

Sebab, apapun kendala di luar pelaksanaan 3T ini akan berdampak kecil untuk Indonesia.

"Itu pertama yang harus dilakukan di masa kini dan ke depan, karena vaksinasi ini bukan solusi tunggal, banyak hal yang jadi tantangan di dalam vaksinasi ini," ujarnya.

Dicky juga mengatakan, target kekebalan kelompok (herd immunity) yang menjadi tujuan vaksinasi akan memakan waktu yang panjang.

Sebab, kata dia, virus corona terus bermutasi dan memiliki karakter yang mampu mempengaruhi vaksin. Apalagi, vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum ditemukan.

"Dan perlu diketahui, vaksinasi ini mencapai threshold immunity 70 persen tidak berarti kita dekat dengan akhir pandemi, tidak seperti itu, Itu hanya terjadi puncak gelombangnya, itu bisa terjadi tapi pandemi ini belum selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky menekankan, peran dan manfaat vaksinasi sudah tepat dalam menurunkan angka infeksi dan kematian akibat Covid-19.

Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan penanganan Covid-19 yang fundamental yaitu 3T.

"Selain melakukan negosiasi pada level global dan tentu saya mengingatkan 3 aspek yang harus diingat pemerintah yaitu bahwa vaksin Indonesia itu ada 3 kriteria yaitu halal, aman dan memadai," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Adapun kebijakan embargo ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.

"Kita harapkan, kita sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin, mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat," ujar Budi.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika stok vaksin untuk lansia mencukupi dan masih ada sisa, maka vaksin akan diperuntukkan bagi kalangan guru.

Vaksinasi guru dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Ia menargetkan, vaksinasi guru rampung pada Juni.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/06/12223821/vaksin-covid-19-terbatas-akibat-embargo-epidemiolog-vaksinasi-bukan-solusi

Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke