Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Muhammadiyah soal Video Viral KTP Non-Islam Tak Bisa Ikut Vaksin

Kompas.com - 02/04/2021, 07:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) memberi penjelasan soal video viral mengenai vaksinasi Covid-19 yang melibatkan Muhammadiyah.

Dalam video berdurasi 32 detik yang diterima Kompas.com, terlihat seorang petugas menyatakan, peserta vaksinasi yang ber-KTP non-Islam tidak bisa mendaftar.

"Yang mendaftar melalui online atau Loket.com, dengan kategori dengan catatan kategori pelayan publik Muhamadiyah, catatannya pelayan publik Muhammadiyah, kami mendapatkan informasi PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi karena arahan dari PIC-nya, ya. Terima kasih," kata petugas itu dalam video.

Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Aparat Penegak Hukum Hati-hati buat Pernyataan Terkait Terorisme

Ketua Divisi Komunikasi Informasi MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budi Santoso menyatakan, isi video tidak benar.

Menurut dia, kegiatan vaksinasi itu diselenggarakan oleh pihak Kementerian BUMN, sedangkan Muhammadiyah hanya sebagai mitra layanan vaksinasi.

Ia menyampaikan, dalam kegiatan itu, MCCC hanya diberi mandat mengorganisasi warga Muhammadiyah di DKI Jakarta untuk mengikuti vaksinasi.

“Pernyataan dalam video itu berasal dari panitia, sama sekali bukan dari MCCC Muhammadiyah. Sekali lagi, yang mengumumkan dan menyatakan tidak akan meregistrasi dan melayani peserta ber-KTP Non-Muslim, bukanlah dari tim Muhammadiyah," kata Budi, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, Jumat (2/4/2021).

Selain itu, dalam situs yang sama, Muhammadiyah menyampaikan bahwa keinginan masyarakat yang begitu besar untuk segera mendapat vaksin mengakibatkan warga di luar target sasaran yang dimandatkan kepada MCCC banyak yang ikut mendaftar, sedangkan kuota peserta terbatas sesuai mandat.

MCCC menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan kepada warga yang di luar target sasaran belum bisa dilayani di kegiatan tersebut.

Baca juga: Muhammadiyah Keluarkan 13 Imbauan Pelaksanaan Ibadah Ramadhan 2021

Budi pun menegaskan, Muhammadiyah konsisten mengemban misi kemanusiaan secara infklusif, termasuk melaksanakan program vaksinasi untuk semua warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan pilihan politik.

"Muhammadiyah terus aktif mengerahkan seluruh RS Muhammadiyah dan Aisyiyah se Indonesia untuk mensukseskan vaksinasi dan mengatasi pandemi Covid-19, serta terus berkomitmen hadir membantu masyarakat dari semua golongan tanpa diskriminasi,” tutur Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com