Alasan Pemerintah Umumkan Larangan Mudik Lebih Awal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berupaya menghindari lonjakan kasus Covid-19 akibat mobilitas masyarakat pada masa libur Lebaran tahun ini. Hal itu menjadi alasan pemerintah mengumumkan larangan mudik lebih awal.

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, keterlambatan pengumuman menyebabkan banyak masyarakat yang tetap mudik ke kampung halaman.

Akibatnya, kasus Covid-19 saat itu meningkat hingga 90 persen.

Baca juga: Meski Dilarang, Kemenhub Prediksi 26,7 Juta Orang Akan Mudik Lebaran

"Kenapa mudik dilarang, pengalaman tahun lalu libur Lebaran karena larangan mudik terlambat, maka yang mudik itu besar," kata Ma'ruf di sela kunjungannya ke Kalimantan Tengah, Selasa (30/3/2021).

"Dampaknya seminggu kemudian setelah Lebaran terjadi peningkatan (kasus Covid-19) hampir 90 persen," lanjut dia.

Ma'ruf menuturkan, pemerintah memprediksi lonjakan kasus akan kembali terjadi apabila mudik Lebaran diperbolehkan.

Di sisi lain, Indonesia mulai bisa mengendalikan penambahan kasus Covid-19.

"Kita sekarang ini tidak boleh terlalu euforia bahwa ini sudah turun. Kalau tidak, bisa naik seperti di negara-negara lain dan khusus Lebaran ini potensinya besar sekali, jadi itu dilarang," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran, Doni Monardo: Jangan Mempercepat Angka Kematian

Ma'ruf mengatakan, pemerintah sedang menyusun antisipasi dan hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas larangan mudik.

Langkah antisipasi diperlukan, baik sebelum maupun setelah waktu larangan mudik yang ditetapkan pemerintah, yakni 6 hingga 17 Mei 2021.

Sebelumnya, Jumat (26/3/2021), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengumumkan soal pelarangan mudik Lebaran 2021 bagi semua pihak.

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.