Soal Larangan Mudik Lebaran, Doni Monardo: Jangan Mempercepat Angka Kematian

Kompas.com - 29/03/2021, 12:27 WIB
Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020). DOKUMENTASI BNPBKetua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (29/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Doni Monardo meminta seluruh pihak tidak nekat melakukan mudik Lebaran 2021.

Ia mengatakan, berdasarkan simulasi yang dibuat tim data Satgas Covid-19, jika mudik tidak dilarang akan terjadi kenaikan kasus harian rata-rata 37-119 persen dan jumlah angka kematian mingguan akan meningkat rata-rata 6-75 persen.

"Artinya jangan kita mempercepat warga masyarakat kita meninggal lebih awal, kita semua (manusia) memang akan meninggal, tetapi tidak mempercepat kematian," kata Doni dalam Rapat Koordinasi Satgas secara virtual, Minggu (28/3/2021).

Oleh sebab itu, Doni meminta seluruh instansi dan daerah menggencarkan sosialisasi larangan mudik ke masyarakat baik melalui tokoh-tokoh agama, budayawan dan keluarga.

"Saya ulangi dilarang mudik, tidak ada kata-kata lain, cuma satu kata dilarang titik sudah, enggak ada embel-embel. Jangan ada nuansa liburan, saya ingatkan jangan berikan harapan adanya liburan," ujarnya.

Baca juga: Saat Larangan Mudik Lebaran Dapat Dukungan, Meski Dirasa Berat...

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Doni mengatakan, apabila masih ada masyarakat yang nekat mudik Lebaran, Pemerintah Daerah dapat memberlakukan kebijakan wajib karantina.

Ia berharap kebijakan pemerintah daerah terkait pelarangan mudik Lebaran 2021 tidak menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat.

"Sekali lagi, konsep ini hanya satu adalah menyelamatkan warga masyarakat kita, jangan kita biarkan proses pergeseran penduduk tanpa dikontrol," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan terkait larangan mudik Lebaran 2021 pada Jumat (26/3/2021).

Larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk pegawai pemerintahan.

Adapun larangan mudik akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021. Kemudian, sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak pergi ke mana-mana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Nasional
Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Nasional
TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X