Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Klaim Didaulat Jadi Ketum, Demokrat: Penyesatan Opini

Kompas.com - 29/03/2021, 08:20 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melakukan penyesatan opini saat menyatakan dirinya dipinang menjadi ketua umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

Menurut Kamhar, Moeldoko membangun kesan seolah menjadi aktor pasif. Padahal, kata dia, Moeldoko merupakan aktor kunci dalam melakukan upaya mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Ini bentuk penyesatan opini. Moledoko mencoba membangun kesan seolah menjadi aktor pasif yang menerima pinangan," kata Kamhar, Miggu (28/3/2021) malam.

"Namun kenyataan yang didukung oleh banyak bukti ia adalah aktor aktif sekaligus aktor kunci yang menggunakan mantan-mantan kader Partai Demokrat sebagai operator yang tergabung dalam gerombolan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD)," ujar dia.

Kamhar menuding operasi politik seperti ini bukan pertama kali dilakukan Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu disebut pernah mencoba usaha serupa di Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Hanura, dan Partai Amanat Nasional.

Baca juga: Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

Namun, kata Kamhar, hal itu tidak berhasil karena partai-partai tersebut merupakan bagian dari koalisi pemerintah sehingga pergerakannya dapat merusak konstelasi dan hubungan partai koalisi dengan pemerintah.

"Akan berbeda dampaknya jika operasi ini dilakukan terhadap Partai Demokrat yang berada di luar koalisi parpol pendukung pemerintah," kata Kamhar.

Kamhar melanjutkan, Moeldoko juga membodohi publik dengan mengungkap alasannya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat untuk menyelamatkan partai tersebut.

Menurut Kamhar, alasan itu dapat diterima jika Moeldoko memiliki modal politik atau rekam jejak istimewa sehingga ia dapat mendongkrak elektabilitas Demokrat.

Padahal, kata Kamhar, Moeldoko yang sempat menjadi petinggi Partai Hanura pun tidak mampu mempertahankan capaian Partai Hanura hingga partai itu tak lagi menghuni DPR karena tidak melewati ambang batas parlemen.

"Jadi semakin menegaskan bahwa secara empirik pun Moeldoko tak punya kompetensi dibidang politik. pernyataannya hanya pepesan kosong semata," ujar Kamhar.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Diberitakan sebelumnya, Moeldoko menyebut dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Moeldoko mengatakan kedaulatan yang diberikan kepadanya karena kekisruhan di Partai Demokrat sudah terjadi, dan arah demokrasi di parta berlambang mercy tersebut mengalami pergeseran.

"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Partai Demokrat," jelas Moeldoko melakui akun Instagram miliknya, @dr_Moeldoko, Minggu (25/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com