Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Pengiriman Vaksin AstraZeneca Gelombang Kedua dan Ketiga ke Indonesia Ditunda

Kompas.com - 27/03/2021, 20:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihak Covax-GAVI selaku penyedia vaksin AstraZeneca untuk Indonesia memutuskan menunda pengiriman vaksin itu ke Tanah Air.

Penundaan yang dimaksud menyasar dua kali rencana pengiriman vaksin pada Maret dan April 2021 atau gelombang kedua dan ketiga.

"Jadwalnya kita dapat vaksin gratis dari Covax-GAVI sudah dapat kemarin vaksin AstraZeneca gratis 1,1 juta dosis. Selanjutnya rencananya akan datang lagi 2,5 juta pada 22 Maret dan 7,8 juta dosis pada April," ujar Budi dalam konferensi pers virtual pada Sabtu (27/3/2021) malam.

Baca juga: Sulut Hentikan Sementara Penyuntikan Vaksin AstraZeneca, Ini Penjelasan Satgas

"Ternyata ini pending. Tertunda karena ada isu India embargo vaksin," lanjutnya.

Budi mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di India sedang kembali naik sehingga otoritas setempat tidak mengizinkan vaksin keluar dari negaranya.

Budi menambahkan, pihak Covax-GAVI akan mengonfirmasi kembali pengiriman AstraZeneca setelah ditunda.

"Sebab AstraZeneca ini paling besar dibikin di India. Karena inilah, Covax-GAVI merealokasikan lagi pembagiannya. Sehingga mereka menunda pengiriman untuk Maret-April," lanjutnya.

Adapun Vaksin AstraZeneca mulai digunakan sejak Senin (22/3/2021) di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Baca juga: Habiskan 1,1 Juta Dosis AstraZeneca yang Kedaluwarsa Akhir Mei, Menkes Targetkan 500.000 Suntikan Per Hari

 

Vaksin AstraZeneca telah disuntikkan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alallah dan sejumlah ulama lain.

Ada enam provinsi lain yang menerima distribusi vaksin AstraZeneca. Keenamnya yakni DKI Jakarta, Bali, NTT, Kepulauan Riau, Maluku dan Sulawesi Utara.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com