Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Perluas Wilayah PPKM Mikro, Tambah 5 Provinsi

Kompas.com - 26/03/2021, 13:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto menyebut, cakupan wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro akan ditambah.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, perluasan cakupan wilayah akan dilakukan pasca-pelaksanaan PPKM mikro jilid 4 atau 5 April 2021.

"Arahan Bapak Presiden, PPKM mikro ini akan terus ditambahkan kewilayahannya, jadi sesudah nanti tanggal 5 April kita akan menambahkan 5 provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: PPKM Mikro di Sleman Diperpanjang, Hajatan dan Pagelaran Seni Sudah Boleh Digelar

Dengan penambahan itu, total wilayah pelaksana PPKM mikro akan menjadi 20 provinsi.

Sebelumnya, ada 15 provinsi yang menerapkan PPKM mikro jilid 4.

Ke-15 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain penambahan wilayah, kata Airlangga, kriteria PPKM mikro juga akan diperketat.

"Arahan bapak presiden kriterianya diperketat, jadi nanti sesudah tanggal 5 April kita akan memperketat kriteria daripada PPKM mikro ini," ujar dia.

Baca juga: PPKM Mikro Diklaim Turunkan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Jakarta

Meski ada rencana penambahan dan pengetatan, Airlangga belum menyebutkan detailnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia secara kumulatif saat ini mencapai 1.482.559.

Sementara itu, kasus aktif nasional sebesar 8,45 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 17,06 persen.

Baca juga: Pemprov DKI Perpanjangan PPKM Mikro hingga 5 April

Namun demikian, angka kematian nasional masih lebih tinggi dari rerata dunia. Fatality rate (angka kematian) di Indonesia mencapai 2,7 persen, sementara dunia sebesar 2,2 persen.

"Dan recovery rate kita juga lebih baik dari global, kita 88,8 dan dunia 80,74," kata Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com