Salin Artikel

Pemerintah Perluas Wilayah PPKM Mikro, Tambah 5 Provinsi

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, perluasan cakupan wilayah akan dilakukan pasca-pelaksanaan PPKM mikro jilid 4 atau 5 April 2021.

"Arahan Bapak Presiden, PPKM mikro ini akan terus ditambahkan kewilayahannya, jadi sesudah nanti tanggal 5 April kita akan menambahkan 5 provinsi lagi berdasarkan data-data yang ada," kata Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Dengan penambahan itu, total wilayah pelaksana PPKM mikro akan menjadi 20 provinsi.

Sebelumnya, ada 15 provinsi yang menerapkan PPKM mikro jilid 4.

Ke-15 provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain penambahan wilayah, kata Airlangga, kriteria PPKM mikro juga akan diperketat.

"Arahan bapak presiden kriterianya diperketat, jadi nanti sesudah tanggal 5 April kita akan memperketat kriteria daripada PPKM mikro ini," ujar dia.

Meski ada rencana penambahan dan pengetatan, Airlangga belum menyebutkan detailnya.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menyampaikan bahwa kasus Covid-19 di Indonesia secara kumulatif saat ini mencapai 1.482.559.

Sementara itu, kasus aktif nasional sebesar 8,45 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 17,06 persen.

Namun demikian, angka kematian nasional masih lebih tinggi dari rerata dunia. Fatality rate (angka kematian) di Indonesia mencapai 2,7 persen, sementara dunia sebesar 2,2 persen.

"Dan recovery rate kita juga lebih baik dari global, kita 88,8 dan dunia 80,74," kata Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/26/13182421/pemerintah-perluas-wilayah-ppkm-mikro-tambah-5-provinsi

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke