Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Kompas.com - 26/03/2021, 11:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan kader Partai Demokrat, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terakit proyek Hambalang.

Sebab, menurut Max yang kini berada di kubu kontra kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, ada anggaran negara lebih kurang Rp 3 triliun yang dialokasika untuk pembangunan Pusat Olahraga Hambalang. 

"Ini kita buka kembali karena anggaran negara itu terselip di situ. Itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan, pak," kata Max dalam siaran KompasTV, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Di luar hal itu, Max mendengar pemerintah ingin melanjutkan proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang yang mangkrak. 

Kubu kontra-AHY pun, menurut Max, mendukung rencana pembangunan Hambalang. 

"Itu memang yang kami dorong, Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara, Sibolangit, mendukung 100 persen apa yang mau dikatakan atau dilanjutkan pemerintah yang mau melanjutkan proyek Hambalang ini," ujar dia. 

Namun, ia mengingatkan sekali lagi terkait persoalan anggaran yang belum terselesaikan dalam proyek Hambalang.

Oleh karena itu, Max meminta agar pihak-pihak yang belum diusut hukum dapat diproses atau diselidiki kembali.

Max pun kembali menyinggung Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait Hambalang.

"Siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain. Anas Urbaningrum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain," kata Max.

Baca juga: Kubu KLB Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sibuk Fitnah

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar memilih tak langsung menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max.

Renanda justru mempertanyakan kejelasan posisi Max dalam berpolitik saat ini. Sebab, ia mengaku tak tahu saat ini Max berada dalam partai politik mana.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," ujar dia. 

Setelah itu, Renanda baru menjawab tudingan-tudingan yang disangkakan Max kepada Partai Demokrat AHY terkait Hambalang.

Namun, jawaban yang disampaikan Renanda justru berupa pertanyaan kembali kepada Max.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com