Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi

Kompas.com - 24/03/2021, 20:25 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyambut baik lomba karya jurnalistik yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2020-2022.

Menurut Puan, lomba dengan tema “Peran DPR di Tengah Pandemi Covid-19” itu memberikan gambaran yang penting mengenai kinerja DPR dalam menangani pandemi.

“Temanya sangat relevan dengan kinerja dan peran DPR di tengah pandemi. Begitu banyak yang telah dilakukan DPR untuk mendorong dan mengawasi berbagai langkah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 dan dampaknya,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/3/2021).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut pun menegaskan, salah satu peran penting DPR di masa pandemi adalah membuat sejumlah peraturan yang memberi ruang fiskal lebar bagi pemerintah.

Baca juga: RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas, Puan Klaim Itu merupakan Bentuk Keberpihakan Negara

Dengan adanya ruang fiskal itu, kata dia, memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk membuat sejumlah peraturan terkait pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Mudah-mudahan lewat berbagai tulisan yang masuk, peran DPR bisa semakin dikenal masyarakat. Saya berharap KWP terus menjadi mitra DPR dalam menyebarkan informasi-informasi terkait kinerja DPR,” katanya saat memberikan sambutan secara virtual, Rabu.

Tidak lupa, Puan berharap kemitraan antara DPR dan KWP bisa terus berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua KWP 2020-2022 Marlen Sitompul mengatakan, lomba karya jurnalistik tahun ini dimaksudkan sebagai pelecut semangat para jurnalis untuk terus memberikan pencerahan kepada publik.

Baca juga: Rapat Paripurna, Puan Lantik Pengganti Yaqut Cholil Qoumas di DPR

“Kami tidak menyangka antusiasme pewarta di parlemen sangat tinggi. Covid-19 memang membuat aktivitas dan ruang gerak jurnalis terbatas, tetapi kata-kata lewat pena tidak akan pernah mati,” ujarnya.

Sekadar informasi, lomba karya jurnalistik tersebut bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen. KWP telah menerima puluhan karya tulis jurnalistik dan mengumumkan tiga juara umum dan tujuh nominasi.

Juara pertama diraih oleh jurnalis Berita Buana Andus Simbolon, juara kedua jurnalis Law-Justice.co Muhammad Rio, dan juara ketiga diraih jurnalis Republika Nawir Arsyad Akbar.

Adapun dewan juri yang ditunjuk untuk menilai karya-karya jurnalistik tersebut, yakni Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat Asro Kamal, serta akademisi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta Norman Moeko.

Baca juga: Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga turut memberikan hadiah kepada para pemenang lomba. Tidak lupa, ia mengucapkan selamat dan dukungan kepada para pemenang.

Politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan, dirinya mendukung penuh acara-acara kreatif dari insan pers yang ada di lingkungan parlemen. Ia pun berharap gelaran lomba ini bisa terus diselenggarakan dari tahun ke tahun.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang. Ini bukan main-main, saya sangat mengapresiasi KWP atas gelaran lomba ini. Sampai bertemu di lomba karya jurnalistik berikutnya,” kata Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com