Zulkifli Hasan: Politik Elektoral di Indonesia Telah Berubah Jadi Perebutan Kekuasaan Belaka

Kompas.com - 24/03/2021, 20:23 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan Dokumentasi PANKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan menilai, politik elektoral di Indonesia kini telah menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan semata.

Menurut dia, praktik politik elektoral di Indonesia pun sudah tidak lagi mempedulikan polarisasi di tengah masyarakat yang telah memunculkan benih-benih permusuhan dan kebencian.

"Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobi dan pengaruh, dengan agenda yang berbeda-beda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat," kata Zulkifli dalam pidato yang diunggah di akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Ia mengatakan, polarisasi tersebut telah menyebabkan munculnya dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi.

Baca juga: Ketum PAN: Perlu Dipikir Format Elektoral yang Sesuai Prinsip Sila Ke-4 Pancasila

Ia menyebut, semangat nasionalisme menjadi dipandang sempit dan berlebihan di mana seseorang kini mudah mengklaim dirinya Pancasila sambil menuding orang lain anti-Pancasila.

Di sisi lain, kata Zulkfili, politisasi agama juga menghasilkan islamisme yang sempit dan simbolik sehingga memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radilkal, termasuk yang menginginkan format agama dengan penerapan syariat Islam.

Wakil Ketua MPR itu pun mengaku sedih dengan polarisasi politik yang telah menciptakan permusuhan dan kebencian tersebut.

"Cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus terekskalasi menjadi pikiran us vs them, kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Ia melanjutkan, pesta demokrasi yang berongkos tinggi juga menghasikan praktik-praktik yang sifatnya transaksional serta merugikan dan membodohkan masyarakat.

Oleh karena itu, Zulkfili mengajak seluruh pihak untuk memikirkan format demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

Baca juga: Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

"Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral," kata Zulkifli.

"Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X