Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Maharani: Perilaku Anggota DPR Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Parpol

Kompas.com - 22/03/2021, 18:14 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan bahwa sebelum menjadi anggota dewan, setiap kader partai politik (parpol) harusnya sudah dibekali dengan etika berbangsa dan bernegara.

“Pemikiran dan perilaku anggota DPR menjadi cerminan dari proses kaderisasi parpol yang berjalan di Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Pembekalan etika berbangsa dan bernegara itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses internalisasi etika politik masing-masing parpol.

Dengan demikian, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan politik.

“Setiap parpol memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya dalam mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berjudul “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik” di Jakarta Selatan, Senin.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR,” ujarnya.

Ketika kepercayaan itu terbangun, terang dia, maka citra dan wibawa parlemen akan ikut meningkat di benak masyarakat.

Meski demikian, citra parlemen tidak bisa terjadi secara otomatis. Untuk itu, ia mengingatkan setiap anggota DPR untuk mematuhi kode etik yang berisi norma dalam menjalankan tugas serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Baca juga: Puan Maharani: Perempuan Merasakan Dampak Berat dari Pandemi Covid-19

Adapun kode etik yang dimaksud Puan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, yakni MKD. Badan ini dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Namun MKD ini perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk salah satunya parpol,” kata dia.

Lebih lanjut, politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V itu berharap seminar tersebut dapat menjadi pengingat bagi semua peserta untuk menguatkan komitmen dalam bergotong royong. Ini penting bagi pejabat publuk di Indonesia untuk beretika dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Etika ini penting bagi para pejabat publik agar mereka selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” pesannya.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com