Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Politik Elektoral di Indonesia Telah Berubah Jadi Perebutan Kekuasaan Belaka

Kompas.com - 24/03/2021, 20:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkfili Hasan menilai, politik elektoral di Indonesia kini telah menjadi ajang untuk memperebutkan kekuasaan semata.

Menurut dia, praktik politik elektoral di Indonesia pun sudah tidak lagi mempedulikan polarisasi di tengah masyarakat yang telah memunculkan benih-benih permusuhan dan kebencian.

"Politik elektoral berubah sedemikian rupa menjadi semata ajang untuk memperebutkan kekuasaan belaka. Berebut lobi dan pengaruh, dengan agenda yang berbeda-beda, tidak peduli masyarakat terpolarisasi secara hebat," kata Zulkifli dalam pidato yang diunggah di akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Ia mengatakan, polarisasi tersebut telah menyebabkan munculnya dukungan politik yang kuat dibarengi dengan mencuatnya perbedaan ideologi.

Baca juga: Ketum PAN: Perlu Dipikir Format Elektoral yang Sesuai Prinsip Sila Ke-4 Pancasila

Ia menyebut, semangat nasionalisme menjadi dipandang sempit dan berlebihan di mana seseorang kini mudah mengklaim dirinya Pancasila sambil menuding orang lain anti-Pancasila.

Di sisi lain, kata Zulkfili, politisasi agama juga menghasilkan islamisme yang sempit dan simbolik sehingga memungkinkan masuknya paham-paham ekstrem dan radilkal, termasuk yang menginginkan format agama dengan penerapan syariat Islam.

Wakil Ketua MPR itu pun mengaku sedih dengan polarisasi politik yang telah menciptakan permusuhan dan kebencian tersebut.

"Cebong vs kampret, buzzer vs kadrun, bisa terus terekskalasi menjadi pikiran us vs them, kami melawan mereka yang sangat membahayakan keutuhan kita berbangsa dan bernegara," kata dia.

Ia melanjutkan, pesta demokrasi yang berongkos tinggi juga menghasikan praktik-praktik yang sifatnya transaksional serta merugikan dan membodohkan masyarakat.

Oleh karena itu, Zulkfili mengajak seluruh pihak untuk memikirkan format demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

Baca juga: Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

"Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral," kata Zulkifli.

"Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com