Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN: Perlu Dipikir Format Elektoral yang Sesuai Prinsip Sila Ke-4 Pancasila

Kompas.com - 24/03/2021, 20:21 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia mesti diformat ulang agar lebih sesuai dengan prinsip sila keempat Pancasila.

"Saya kira kita perlu memikirkan ulang saudara-saudara, format penyelenggaraan pesta demokrasi dan politik elektoral kita, perlu dipikirkan format baru yang lebih sesuai dengan prinsip sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawratan/perwakilan," kata Zulkifli dalam pidato yang diunggah di akun Youtube miliknya, Rabu (24/3/2021).

Zulkifli mengatakan, konsep demokrasi di Indonesia sejatinya adalah perwakilan melalui musyawarah mufakat, bukan demokrasi kompetitif.

Baca juga: PAN Sepakat dengan Ridwal Kamil soal Penundaan Impor Beras

Menurut Zulkifli, pelaksanaan pemilihan presiden yang disebutnya sangat liberal telah menghabiskan ongkos yang begitu tinggi.

Ongkos yang dimaksud Zulkifli ialah banyaknya orang yang meninggal, dipenjara, serta meletusnya kerusuhan yang terjadi akibat pelaksanaan pilpres.

"Tapi akhirnya saudara-saudara, akhirnya yang kalah dan menang bersatu kembali, masyarakat masih bermusuhan, cebong-kampret masih berlanjut, ini saya kira perlu kita pikirkan ulang," ujar Zulkifli.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk memikirkan format terbaik untuk demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.

Baca juga: Ketum PAN: Penantang Kini Jadi Menteri, yang Kalah Gabung ke Penguasa

"Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali memikirkan format terbaik apa yang bisa kita pakai untuk menyelenggarakan politik domestik, terutama dalam hal politik elektoral," kata Zulkifli.

"Apa sebenarnya terjemahan dari konsep musyawarah mufakat itu? Apa yang dimaksudkan oleh para pendiri bangsa ini dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusywaratan perwakilan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com