Kompas.com - 19/03/2021, 16:48 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Dokumentasi Partai Amanat Nasional (PAN) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pemerintah menunda impor beras.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Menurut Eddy, usulan Ridwan Kamil tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Ia menilai, pemerintah tidak harus melakukan impor beras saat ini karena beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat justru mengalami surplus beras.

Baca juga: Pemerintah Rencana Impor Beras, Sultan HB X Berharap Hanya Untuk Stok

"Jawa Barat surplus beras artinya stok beras berlimpah dan seharusnya diserap oleh pemerintah. Kedua, panen raya sebentar lagi dan diprediksi tepat waktu tidak mundur seperti tahun sebelumnya," jelas Eddy.

Eddy juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari hingga April, produksi beras nasional diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 26,84 persen atau sebanyak 14,54 juta ton, ketimbang produksi di tahun 2020 pada periode yang sama, yakni sebesar 11,46 juta ton.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu jauh lebih bijak kita bertindak berdasarkan data komprehensif dan rinci agar serapan beras petani dalam negeri bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, pemerintah pusat harus menerima masukan dari sejumlah pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan impor beras.

Sebab saat ini, Eddy mengatakan, kebijakan impor beras juga dipertanyakam oleh beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan Bupati Blora Arief Rohman.

"Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," pungkas dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.