Kompas.com - 19/03/2021, 16:48 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno. Dokumentasi Partai Amanat Nasional (PAN) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) bersama Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pemerintah menunda impor beras.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Menurut Eddy, usulan Ridwan Kamil tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Ia menilai, pemerintah tidak harus melakukan impor beras saat ini karena beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat justru mengalami surplus beras.

Baca juga: Pemerintah Rencana Impor Beras, Sultan HB X Berharap Hanya Untuk Stok

"Jawa Barat surplus beras artinya stok beras berlimpah dan seharusnya diserap oleh pemerintah. Kedua, panen raya sebentar lagi dan diprediksi tepat waktu tidak mundur seperti tahun sebelumnya," jelas Eddy.

Eddy juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari hingga April, produksi beras nasional diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 26,84 persen atau sebanyak 14,54 juta ton, ketimbang produksi di tahun 2020 pada periode yang sama, yakni sebesar 11,46 juta ton.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tentu jauh lebih bijak kita bertindak berdasarkan data komprehensif dan rinci agar serapan beras petani dalam negeri bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, pemerintah pusat harus menerima masukan dari sejumlah pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan impor beras.

Sebab saat ini, Eddy mengatakan, kebijakan impor beras juga dipertanyakam oleh beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan Bupati Blora Arief Rohman.

"Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," pungkas dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Pesta Pernikahan Dapat Picu Klaster Covid-19, Menko PMK: Harus Diwaspadai

Nasional
16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

16 Pegawai Kementerian PANRB Positif Covid-19, Tjahjo Terapkan WFH 75 Persen

Nasional
PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

PGI Dorong Gereja Tahan Diri Adakan Ibadah di Tengah Lonjakan Covid-19

Nasional
IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

IDAI: Kasus Covid-19 pada Anak 12,5 Persen, Semua Kegiatan Harus Daring

Nasional
ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

ICW Pertanyakan Ketidaktahuan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal Penggagas TWK

Nasional
Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Posko PPKM Mikro di Madiun dan Bangkalan

Nasional
Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Wapres Ingin Seluruh Komponen Cadangan dan Pendukung Disiapkan Sejak Dini

Nasional
Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Mendagri Sebut Produk Indonesia Tak Kalah dengan Brand Luar Negeri

Nasional
Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Luhut: Kita Mudah Membangun, tetapi Kadang-kadang Susah Memelihara

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Wapres Ingatkan Seluruh Komponen Bangsa Selalu Siap Siaga dan Waspada

Nasional
52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

52 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, 12 di Antaranya Anggota DPR

Nasional
46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

46 Anggota dan Staf DPR Covid-19, Cak Imin Dorong Rapat DPR digelar Virtual

Nasional
Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Pemerintah Tanggung Biaya Penanganan KIPI Vaksin Covid-19, Termasuk Program Gotong Royong

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Pemerintah Targetkan 4 Juta Rumah Tangga Tersambung Jaringan Gas Bumi pada 2024

Nasional
Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Sebaran Virus Corona Varian Alpha, Beta, dan Delta di 12 Provinsi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X