PAN Sepakat dengan Ridwal Kamil soal Penundaan Impor Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) sepakat dengan usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar pemerintah menunda impor beras.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN, Eddy Soeparno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Menurut Eddy, usulan Ridwan Kamil tersebut sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Ia menilai, pemerintah tidak harus melakukan impor beras saat ini karena beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa Barat justru mengalami surplus beras.

Baca juga: Pemerintah Rencana Impor Beras, Sultan HB X Berharap Hanya Untuk Stok

"Jawa Barat surplus beras artinya stok beras berlimpah dan seharusnya diserap oleh pemerintah. Kedua, panen raya sebentar lagi dan diprediksi tepat waktu tidak mundur seperti tahun sebelumnya," jelas Eddy.

Eddy juga mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada periode Januari hingga April, produksi beras nasional diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 26,84 persen atau sebanyak 14,54 juta ton, ketimbang produksi di tahun 2020 pada periode yang sama, yakni sebesar 11,46 juta ton.

"Tentu jauh lebih bijak kita bertindak berdasarkan data komprehensif dan rinci agar serapan beras petani dalam negeri bisa lebih maksimal," ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR ini, pemerintah pusat harus menerima masukan dari sejumlah pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan impor beras.

Sebab saat ini, Eddy mengatakan, kebijakan impor beras juga dipertanyakam oleh beberapa kepala daerah lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, dan Bupati Blora Arief Rohman.

"Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," pungkas dia.

Sebagai informasi pada konfrensi virtual, Senin (15/3/2021), Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Luffi menyebut hal itu baru bersifat ramalan.

Baca juga: Ridwan Kamil: Daripada Impor Beras, Mending Beli Produk dari Jabar yang Melimpah

Lutfi mengatakan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Ia juga mengatakan bahwa cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," jelas dia.