Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi untuk Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 17:35 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA.KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 29 persen responden enggan divaksinasi.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Enggan Divaksin, Mayoritas Berusia Muda

Menurut Dicky, pemerintah harus memetakan permasalahan terkait vaksinasi di masing-masing wilayah.

Edukasi terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpusat, sebab tiap wilayah memiliki isu yang berbeda terkait vaksinasi.

"Ada yang merasa bahwa vaksin tidak halal, ada yang resah karena takut vaksin tidak aman dari segi kesehatan, itu yang harus dilihat pemerintah," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Setelah pemetaan masalah, langkah selanjutnya yakni konsolidasi dengan pemerintah daerah. Konsolidasi juga perlu dilakukan sampai ke tingkat wilayah yang paling kecil dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Seperti pemuka agama, lalu tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, untuk membantu komunikasi edukasi vaksin Covid-19 ke masyarakat," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

Dicky mengatakan, setelah semua tahap dijalankan, pemerintah juga harus transparan dalam menyampaikan segala informasi soal vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus menyampaikan informasi tentant vaksin itu secara terbuka dan transparan. Mulai dari sisi cara produksi, tingkat efektivitas, kedaluwarsa dan lain sebagainya," tutur dia.

Dicky mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah misinformasi.

Maka pelibatan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting, sebagai wakil pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh itu akan membantu menjawab masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bertanya pada siapa tentang vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Adapan hasil survei SMRC menunjukkan hanya 46 persen responden yang mantap menerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, tidak semua guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei FSGI, terdapat 8,27 persen guru yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung, meresahkan kondisi ini, mengingat pemerintah ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang.

Hasil riset SMRC dan FSGI menunjukkan penolakan vaksinasi Covid-19 didominasi oleh masyarakat dan guru yang berada di wilayah luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com