Soal Mudik Lebaran 2021, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Buat Aturan Ketat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, apabila mudik Lebaran 2021 diizinkan, maka pemerintah perlu membuat aturan yang ketat.

Pasalnya, ia menilai, setiap usai liburan, pertumbuhan kasus Covid-19 bertambah pesat.

"Memang kita sama-sama tahu bahwa libur-libur yang lama dan kemudian mudik-mudik itu memang bisa membuat laju pertumbuhan Covid itu menjadi meningkat daripada biasanya," kata Dasco dalam keterangan video saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Berkaca pada hal tersebut, Dasco mengingatkan pemerintah agar mencatat dan menghindari terjadinya kembali peningkatan kasus yang diakibatkan liburan.

Baca juga: Soal Mudik Lebaran 2021, Wapres: Jelang Puasa Akan Ada Keputusan

Untuk itu, kata dia, apabila kebijakan tersebut pada akhirnya resmi ditetapkan pemerintah, maka perlu ada peraturan khusus yang lebih ketat.

"Saya kira kalau memang diizinkan perlu ada aturan-aturan khusus yang memang mengatur soal itu. Karena jangan sampai usaha kita yang sudah susah payah, sudah kemudian kita berbulan-bulan mencoba mengatasi lonjakan covid, ini karena libur tiga empat hari, kemudian menjadi sia-sia," ujarnya.

"Jadi, satu dipantau, kedua memang harus ada aturan yang mengatur ketat bila memang diizinkan (mudik Lebaran 2021)," tambah Dasco.

Bukan tanpa sebab, Dasco menilai belakangan kasus Covid-19 di Indonesia cenderung mengalami penurunan.

Baca juga: Wali Kota Serang Izinkan Warga Mudik, Meski Takut Kasus Covid-19 Bertambah

Oleh karena itu, dia berharap apabila mudik Lebaran diizinkan, jangan sampai membuat kasus Covid-19 kembali meningkat seperti yang dialami setiap liburan.

"Alhamdulillah sekarang memang laju kenaikan rendah, dan cenderung turun. Namun kita musti hindari, kita musti waspadai," ungkapnya.

Diberitakan, kebijakan mudik Lebaran 2021 mencuat ketika Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarangnya.

Hal tersebut diungkapkan Budi saat rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021) yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

Baca juga: BI: Jika Mudik Tak Dilarang, Ekonomi Jabar 2021 Diprediksi Membaik

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Namun, pada hari yang sama, Budi pun memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya, Kementerian Perhubungan tak bisa memutuskan apakah mudik Lebaran 2021 akan dilarang atau tidak oleh pemerintah.

Alasannya, kata dia, keputusan itu harus terlebih dulu dibicarakan dengan para stakeholder.

“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengijinkan mudik, karena harus dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).