MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Labuhanbatu Selatan di 16 TPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di 16 tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020.

Hal itu diputuskan dalam perkara sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, yakni Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap.

"Telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Senin (22/3/2021).

Baca juga: MK Gelar Sidang Putusan untuk 13 Perkara Sengketa Pilkada 2020

Adapun 16 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang adalah TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008 TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 018 Desa Torganda.

TPS 005 Desa Aek Raso, kecamatan Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, TPS 006 Desa Tanjung Selatan Kecamatan Kampung Rakyat.

MK juga membatalkan putusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang penetapan hasil perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 16 TPS.

Kemudian, setelah melakukan pemungutan suara ulang, hasilnya digabungkan dengan hasil penghitungan yang tidak dibatalkan oleh MK tanpa perlu melaporkan lagi pada mahkamah.

Anwar juga mengatakan, pemungutan suara ulang tersebut harus dilaksanakan paling lama 30 hari kerja setelah putusan dibacakan.

Baca juga: MK Kabulkan Sebagian Gugatan Denny Indrayana, KPU Banjarmasin Siap Gelar PSU

Mahkamah juga meminta KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap penerapan amar putusan.

Selain itu, meminta kepolisian untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan.

"Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya," ucap Anwar.