Jika Pemerintah Izinkan Mudik, Epidemiolog Minta Tak Ada Diskon Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University di Australia, Dicky Budiman meminta pemerintah tak melakukan diskon harga pada sarana transportasi publik seperti kereta dan pesawat menjelang mudik Hari Raya Idul Fitri.

Menurut Dicky, jika kebijakan tersebut diterapkan maka akan tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk menurunkan angka penyebaran virus Covid-19.

"Jika diperbolehkan mudik, pemerintah juga harus mengimbau agar tidak ada pemotongan harga atau diskon pada sarana transportasi seperti kereta dan pesawat. Karena akan sangat kontra produktif dengan tujuan pemerintah sendiri, yakni mengerem mobilitas," kata Dicky kepada Kompas.com, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Soal Mudik, Menhub Tegaskan Perlu Dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19

Dicky menilai, selama ini kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Pada momen-momen hari libur atau long weekend misalnya, pemerintah mengimbau masyarakat untuk membatasi mobilitas, namun harga kereta dan pesawat murah, begitu juga harga penginapan di kota-kota tujuan.

"Jadi tidak konsisten antara perkataan dan perbuatan pemerintah, dan jika terus berlanjut hal itu akan menyebabkan lonjakan mudik. Lonjakan itu bisa memicu lonjakan kasus penyebaran Covid-19," tuturnya.

Dicky juga meminta masyarakat berhati-hati dan memilih tidak melakukan mudik.

Baca juga: Kemenhub: Pemerintah dan Satgas Covid-19 Satu Jalan soal Mudik Lebaran 2021

Sebab, saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung, ditambah penemuan virus corona strain baru B.1.1.7 yang lebih mudah menular.

"Dalam kondisi ini lebih baik masyarakat tidak mudik ya. Karena kita juga masih berhadapan dengan ancaman virus corona strain baru B.1.1.7, yang lebih cepat menular dan dapat meningkatkan angka kematian," kata dia.