Soal Mudik, Menhub Tegaskan Perlu Dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya segera mengoordinasikan langkah antisipasi mudik Lebaran 2021 dengan Satgas Penanganan Covid-19.

Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 yang masih melanda Indonesia.

“Kemenhub tidak bisa melarang atau mengizinkan mudik. Karena harus dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga terkait, dan Satgas Covid 19, yang nanti akan memberikan arahannya,” ujar Budi dikutip dari siaran pers Kemenhub, Rabu (17/3/2021).

Dia melanjutkan, dalam rangka mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada masa mudik Lebaran 2021, pemerintah akan menerapkan protokol kesehatan dan tracing secara ketat kepada masyarakat yang bepergian.

Baca juga: Kemenhub: Pemerintah dan Satgas Covid-19 Satu Jalan soal Mudik Lebaran 2021

Antara lain dengan mempersingkat masa berlaku alat screening (penyaringan) Covid-19, seperti GeNose, rapid test, atau PCR test.

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan protokol kesehatan lainnya yang juga akan diperketat, seperti memakai masker, melaksanakan jaga jarak, melakukan disinfektasi prasarana/sarana, pemberlakuan pembatasan penumpang, dan pengaturan jadwal layanan.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan telah bekerja sama dengan media nasional untuk melakukan survei nasional tentang potensi pemudik pada masa Lebaran tahun 2021 yang akan menjadi rekomendasi pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini.

Baca juga: Mudik hingga Rencana Pembukaan Pariwisata Bali, Kabar Baik yang Bikin Waswas

Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021, meskipun perayaan Idul Fitri tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Ia melanjutkan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Satgas Penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.

Baca juga: Pimpinan DPR Minta Menhub Kaji Kebijakan Mudik, Masyarakat Diharap Menahan Diri

Pernyataan Wiku tersebut berbeda dengan pernyataan Menhub Budi Karya Sumadi.

"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021, Ganjar: Semua Pekerja Transportasi Harus Divaksinasi

Wiku mengatakan, nantinya, apa pun keputusan pemerintah terkait mudik Lebaran harus disikapi secara bijaksana oleh masyarakat.

Ia mengharapkan masyarakat diharapkan mengambil keputusan yang terbaik saat tradisi menjelang Lebaran.

"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," tutur Wiku.