Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrat yang dibesut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini tengah mengalami dualisme, akibat terselenggaranya Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Berlangsungnya KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, memancing reaksi negatif. Menariknya, reaksi negatif itu tak hanya datang dari internal Demokrat, tetapi juga dari berbagai pihak, termasuk partai politik lain seperti Partai Nasdem.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Tetapkan Jhoni Allen sebagai Sekjen Demokrat

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bahkan langsung menyampaikan keprihatinannya atas dualisme yang terjadi di Partai Demokrat.

Surya Paloh berharap seluruh pihak yang terkait dengan dualisme di Partai Demokrat dapat menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia pun meminta semua pihak baik yang berada di internal maupul di luar Partai Demokrat menghormati kedaulatan partai besutan SBY tersebut.

"Bagaimana pun, Demokrat adalah partai yang telah menjadi bagian dari kehidupan demokrasi kita. Demokrat memiliki kedaulatannya yang oleh karena itu, jangan sampai, masalah atau kemelut yang terjadi tidak mengindahkan norma dan kewibawaan partai," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya.

Dualisme Partai Demokrat juga memancing kritik dari berbagai pihak lantaran perebutan tampuk kekuasaan dilakukan oleh Moeldoko selaku pejabat yang berada di lingkaran Istana Kepresidenan.

Baca juga: Jika Manuver Tanpa Izin Jokowi, Moeldoko Dinilai Din Syamsuddin Layak Dipecat

Predikat Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan secara tak langsung membuat publik berspekulasi adanya keterlibatan pemerintah dalam upaya melengserkan klan SBY dari kuris Ketua Umum Demokrat.

Ditambah pula, Moeldoko bukanlah kader yang sejak lama turut berkeringat membesarkan Demokrat. Nama Moeldoko diorbitkan secara tiba-tiba oleh para kader Demokrat yang bersebrangan dengan AHY selang sebulan sebelum KLB diselenggarakan.

Karenanya, meskipun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD membantah pemerintah terlibat dalam upaya pergantian pucuk pimpinan di Partai Demokrat, publik tetap berspekulasi Moeldoko sebagai representasi dari pihak penguasa.

Karena itu, peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Siti Zuhro menuturkan, keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.

Baca juga: Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Menurut Siti Zuhro, manuver Moeldoko itu itu akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, pihak Istana, maupun Jokowi sendiri.

Ia menegaskan, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis. Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.