Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setahun Pandemi, Persi: Rumah Sakit Alami Krisis Keuangan

Kompas.com - 02/03/2021, 15:08 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit (Persi) Lia G Partakusuma mengatakan, saat ini kondisi keuangan rumah sakit sedang krisis.

Kondisi tersebut disebabkan karena dana klaim Covid-19 dari pemerintah untuk rumah sakit sejak Desember 2020 belum turun hingga saat ini.

"Krisis keuangan karena klaim Covid-19 dari pemerintah Desember 2020 hingga Februari 2021 belum turun. Pasien-pasien BPJS juga menurun. Padahal biaya operasional tetap ada bahkan bertambah karena Covid-19. Semoga segera cair," kata Lia pada Kompas.com, Selasa (2/3/2021).

Lia belum mengkonfirmasi rincian jumlah klaim Covid-19 yang belum diturunkan pemerintah tersebut.

Baca juga: Setahun Pandemi, Persi Sebut Nakes Sempat Alami Kejenuhan

Kendati demikian, ia menyebutkan bahwa rumah sakit tetap berjuang keras menjalankan semua program dari pemerintah untuk penanganan virus corona.

Meski banyak persepsi pada rumah sakit selama menangani pandemi ini.

"Sampai hari ini rumah sakit masih melayani masyarakat 24 jam setiap hari. Walaupun ada juga persepsi negarif tentang rumah sakit mulai dari mengcovidkan pasien, perebutan jenazah, tanggapan tentang penuhnya perawatan Covid-19 bahkan pemotongan insentif (Nakes)," keluh Lia.

"Persi tetap mendorong dan menyemangari rumah sakit agar tetap menjalankan fungsinya untuk melayani pasien Covid-29," sambungnya.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan oleh Rumah Sakit hingga 70 Persen

Ia pun meminta semua pihak untuk tetap saling bahu membahu untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Rumah Sakit belakangan ini mendapat sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan ada dugaan pemotongan insentif nakes yang dilakukan oleh manajemen RS dengan besaran 50 sampai 70 persen pada 23 Februari lalu.

Pernyataan tersebut selain dibantah oleh Persi juga dibantah oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tidak ada kebijakan pemotongan tersebut, kita cek kalau ada masalah di lapangan, aturan dan panduan dari pusat sudah jelas, sesuai mekanisme penyaluran uangnya," kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com