Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan

Kompas.com - 24/02/2021, 14:56 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pengawasan terhadap personilnya di lapangan.

Permintaan Andi itu didasarkan pada insiden dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Semoga insiden ini menjadi yang terakhir dan Polri harus transparan dalam pengembangan penyelidikan yang dilakukan,” kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Selain itu, ia juga meminta Polri berani menyelidiki dalang di balik perdagangan senjata ilegal di Papua.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

“Tidak boleh ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah dan besar kepada KKB,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua oknum anggota Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Polisi Resor (Polres) Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB Papua.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan, penangkapan dua oknum tersebut berawal dari penggerebekan pembeli senjata di Papua Barat.

Kepada media, Roem menjelaskan, awal mula penangkapan dilakukan di Polres Bintuni, Papua Barat. Pihak kepolisian menangkap pembeli lengkap bersama barang bukti senjata api.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

“Kasusnya kemudian dikembangkan dan dan ditangkap (oknum anggota Polri). Saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang membentuk tim khusus untuk membantu Polda Maluku menyelidiki kasus tersebut,” terang Roem.

Lebih lanjut, Andi berharap, konflik di Papua segera berakhir. Ia pun meminta pemerintah untuk cepat menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih.

“Dari kasus itu, Polri harus menindak tegas oknum jual beli senjata agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Dengan begitu, situasi aman dan damai akan tercipta di Bumi Cendrawasih,” harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com