Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kudeta di Partai Demokrat, AHY: Bapak SBY di Belakang Kita

Kompas.com - 18/02/2021, 08:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tidak merestui adanya kongres luar biasa (KLB) untuk merebut kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka; itu tidak benar. Hoax dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah," kata AHY dalam pesannya kepada kader Demokrat, Rabu (17/2/2021).

AHY mengatakan, para pelaku gerakan telah membaca AD/ART Partai Demokrat dan mengetahui bahwa pelaksanaan KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP Demokrat yaitu SBY sehingga menyebut SBY merestui pelaksanaan KLB.

Baca juga: AHY: Jangan Nodai Partai dengan Para Pengkhianat

Namun, AHY menegaskan, SBY tidak menyetujui hal itu.

Ia mengatakan, SBY justru memberi dukungan penuh kepada kepemimpinan Partai Demokrat sesuai Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yakni kepemimpinan AHY bersama jajarannya.

AHY menyebut, hal itu disampaikan SBY dalam surat yang SBY tulis dan kirimkan kepada dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, dan seluruh kader Demokrat pada 5 Januari 2021 lalu.

"Dalam surat itu, beliau juga mengingatkan untuk tidak adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat," kata AHY.

AHY mengatakan, Presiden keenam RI itu juga berpesan agar kader Demokrat tetap solid menghadapi upaya kudeta yang disebut sebagai Gerakan Pengambilalihan Kekuadaan Partai Demokrat (GPK-PD).

"Dalam menghadapi GPK-PD, beliau menitipkan pesan dan amanah kepada kita agar kita kuat, karena yang kuat dan solid akan menang," ujar AHY.

Baca juga: AHY: Hubungan Jokowi-SBY Cukup Baik, tetapi Kelompok Ini Berusaha Memecah

AHY sebelumnya menyebut, ada sejumlah pihak yang hendak melengserkannya dari kursi ketua umum Partai Demokrat dengan menggelar KLB.

Menurut dia, beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Hanya Jual Nama

Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com