Dituding Terlibat Kudeta di Partai Demokrat, Marzuki Alie Berencana Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie berencana menempuh jalur hukum setelah dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Jadi saya akan lakukan langkah hukum, pasti, untuk memberikan pembelajaran kepada yang mengurus saat ini supaya hati-hati dengan ucapan,” ucap Marzuki dalam tayangan di KompasTV, Rabu (3/2/2021).

Adapun upaya kudeta tersebut awalnya diungkapkan oleh AHY. Namun, AHY tidak menyebut nama-nama orang yang diduga ingin mengambil alih paksa kepemimpinan di Partai Demokrat tersebut.

Baca juga: Tak Terima Dituding Lengserkan AHY, Marzuki Alie Hubungi Langsung SBY

Marzuki menilai, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan terhadap kader di ruang publik adalah hal yang tidak baik.

Nama-nama pihak yang diduga terlibat upaya kudeta itu kemudian diungkapkan secara terpisah oleh sejumlah politisi Partai Demokrat.

Menurut Marzuki, pihak-pihak yang menyebut nama orang tersebut sudah dikategorikan sebagai tuduhan sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut.

“Syarief Hasan, Herman Khaeron, Rachland Nashidik, menyebutkan nama, itu artinya sudah menuduh. Ini harus dibuktikan,” ujarnya.

Baca juga: Profil Marzuki Alie, Eks Ketua DPR yang Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat

“Kalau mereka tidak bisa membuktikan, tuntutan saya adalah mereka diberikan sanksi. Kalau tidak, saya bawa ke ranah hukum, pasti itu,” sambung dia.

Setelah namanya terseret dalam pusaran isu kudeta di Partai Demokrat, Marzuki pun mengaku sudah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat WhatsApp.

Namun, hingga saat ini, Marzuki mengaku pesan singkatnya belum dibalas oleh SBY.

Baca juga: Seret Nama Jokowi, Marzuki Alie Sebut AHY Tak Punya Etika

Diketahui, upaya kudeta yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menyeret sejumlah nama sebagai aktor di baliknya.

Selain Marzuki, nama orang lainnya yaitu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Komisi V DPR Jhoni Allen, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Darmizal.

Partai Demokrat pun sudah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi atas keterlibatan KSP Moeldoko sebagai pihak Istana.