Tak Terima Dituding Lengserkan AHY, Marzuki Alie Hubungi Langsung SBY

Kompas.com - 03/02/2021, 01:18 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tak terima dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Saya sudah WA (WhatsApp) ke Pak SBY. Saya minta tolong dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta dia (AHY) disanksi sesuai AD/ART Partai,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Ia pun menantang AHY untuk mundur dari kursi ketua umum jika tidak bisa membuktikan bahwa ia terlibat gerakan yang melengserkan putra sulung SBY itu dari kursi pimpinan tertinggi.

Baca juga: Soal Kudeta, Demokrat Sebut Jhoni Allen Terlibat

Ia juga menantang politisi Demokrat Syarief Hasan yang menudingnya terlibat dalam upaya mengudeta AHY.

"Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas lho. Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum, kalau dia nyebut nama saya," ucap Marzuki.

"Pak Syarief Hasan itu nyebut nama saya, buktikan, kalau saya tidak terlibat, mundur dia dari Demokrat," sambung Marzuki.

Ia pun menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat dari AHY.

"Saya bertemu dengan Pak Moeldoko di mana? Saya telepon apa? Kalau saya ngomong sama dia (Moeldoko), harus buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, mundur lho," ucap Marzuki.

Baca juga: Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Sebelumnya AHY mengungkapkan, ada upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat yang bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, upaya mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu rencananya dilakukan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

AHY menyebutkan, ia sudah menerima laporan dan aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang yang diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Nama Marzuki pun disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY dari kursi ketua umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Jokowi Sebut Inflasi RI Bisa Lebih dari 3,5 Persen jika Tak Ada Subsidi Gas, BBM, dan Listrik

Nasional
Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Elite Ramai-ramai Temui Tokoh NU, Pengamat: Suara Nahdliyin “Seksi”

Nasional
Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Jokowi: Jangan Sampai Uang Rakyat Dibelanjakan Produk Impor, Salah Besar!

Nasional
KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.