Tak Terima Dituding Lengserkan AHY, Marzuki Alie Hubungi Langsung SBY

Kompas.com - 03/02/2021, 01:18 WIB
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa kasus e-KTP dan pengusaha bernama Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumay (10/3/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAMantan Ketua DPR RI Marzuki Alie melaporkan dua terdakwa kasus e-KTP dan pengusaha bernama Andi Narogong ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumay (10/3/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengubungi langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantaran tak terima dituding terlibat upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).

“Saya sudah WA (WhatsApp) ke Pak SBY. Saya minta tolong dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta dia (AHY) disanksi sesuai AD/ART Partai,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Ia pun menantang AHY untuk mundur dari kursi ketua umum jika tidak bisa membuktikan bahwa ia terlibat gerakan yang melengserkan putra sulung SBY itu dari kursi pimpinan tertinggi.

Baca juga: Soal Kudeta, Demokrat Sebut Jhoni Allen Terlibat

Ia juga menantang politisi Demokrat Syarief Hasan yang menudingnya terlibat dalam upaya mengudeta AHY.

"Kalau dia bisa buktikan, ayo buktikan. Tapi kalau tidak bisa buktikan, awas lho. Kalau AHY nuduh saya tidak bisa buktikan, dia mundur dari Ketua Umum, kalau dia nyebut nama saya," ucap Marzuki.

"Pak Syarief Hasan itu nyebut nama saya, buktikan, kalau saya tidak terlibat, mundur dia dari Demokrat," sambung Marzuki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun menegaskan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat dari AHY.

"Saya bertemu dengan Pak Moeldoko di mana? Saya telepon apa? Kalau saya ngomong sama dia (Moeldoko), harus buktikan. Kalau tidak bisa buktikan, mundur lho," ucap Marzuki.

Baca juga: Soal Isu Kudeta, Demokrat: Ini Bukan Aksi Baper

Sebelumnya AHY mengungkapkan, ada upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan di Partai Demokrat yang bertujuan menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY dalam konferensi pers, Senin (1/2/2021).

AHY mengatakan, upaya mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu rencananya dilakukan dengan menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB).

AHY menyebutkan, ia sudah menerima laporan dan aduan dari para kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, dan cabang yang diajak untuk mengganti Ketua Umum Partai Demokrat.

Baca juga: Dua Momen Saat Partai Demokrat Berseteru dengan Istana...

Nama Marzuki pun disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY dari kursi ketua umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X