Kompas.com - 02/02/2021, 23:51 WIB
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).


JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memiliki etika dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo di dalam konflik internal partai.

“Beliau orang muda, bagus. Tapi, mulai lebih bijak lagi, apalagi bicara di ruang publik. Boleh dia ngomong, tapi tidak boleh nyebut nama Presiden, klarifikasi ke Presiden, etikanya tidak ada,” kata Marzuki sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (2/2/2021).

Marzuki menilai semestinya AHY menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal dengan menunjuk pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam gerakan yang berupaya melengserkannya dari kepemimpinan partai.

Baca juga: Ini 5 Nama yang Disebut Terlibat Kudeta di Tubuh Partai Demokrat

Ia pun menilai, jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berada di posisi Jokowi saat ini, tentu juga tak ingin diperlakukan seperti sekarang dengan diseret namanya ke dalam konflik internal sebuah partai.

“Bagaimana kalau SBY dulu diperlakukan seperti itu. Tidak enak juga. Pasti tidak mungkinlah Pak Jokowi menanggapi (tudingan) itu. Kan tidak pas juga. Kalau ada orangnya si A, si B, tunjuk aja hidungnya, dan dia harus menyampaikannya. Jangan orang sekitarnya nuduh-nuduh,” lanjut Marzuki.

Ia lalu menceritakan pengalamannya saat menjabat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Saat itu ia juga pernah hendak dilengserkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia menyikapinya secara internal dan tidak membawa konflik tersebut ke eksternal. Oleh karena itu, ia meminta AHY menangani konflik internal partai secara bijaksana.

“Waktu itu kan gonjang-ganjing kan banyak, mau menjatuhkan Sekjen. Tidak pernah saya respons dengan berita-berita seperti ini. Kerja saja. Buktikan kerja kita bagus. Kita tunjukkan dan hasilnya kita menang pemilu saat itu,” kata Marzuki.

Baca juga: Nazaruddin, Korupsi hingga Kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya, AHY menyebutkan, ada salah seorang pejabat pemerintahan yang terlibat dalam upaya melengserkannya dari kursi ketua umum.

“Yang nonkader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.