Jokowi Akui PPKM Tak Efektif, Epidemiolog Usul Lockdown Diikuti Kebijakan Ini..

Menanggapi hal itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengatakan, intervensi yang dilakukan pemerintah hingga saat ini jauh dari kata memadai untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Artinya intervensi yang dilakukan hingga saat ini jauh dari memadai dan tidak sebanding dengan besarnya masalah yang sedang terjadi,” kata Dicky kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

"Kebijakan yang tidak berbasis data yang valid dan juga sains semakin menjauhkan efektivitas strategi yang dipilih," ucap dia.

Padahal, menurut Dicky, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sesuai dengan regulasi di dalam Undang-Undang karantina kesehatan adalah lockdown versi Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan terus menyebarnya penularan, menurut Dicky, strategi lockdown adalah kebijakan yang bisa dipilih meskipun terlambat.

Strategi ini, menurut dia, dapat dilakukan pada wilayah kota, kecamatan, kelurahan hingga RW yang memiliki klaster terbanyak atau jumlah kasus lebih dari atau sama dengan 50 kasus.

Dalam kebijakan itu, nantinya masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas apa pun.

Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap memberi penguatan 3T (testing, tracing, and treatment).

"Dan jangan lupa dukungan pada masyarakat rawan ekonomi, disertai tes skala luas di masyarakat, pelacakan kasus dan isolasi serta pelaksanaannya tentu harus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat," kata Dicky.

"Ini urgent dan timing-nya sudah terpenuhi untuk Pulau Jawa, sebelum terlambat," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik," kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.