Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Waspadai Libur Panjang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 yang kerap kali muncul setelah libur panjang.

Dasco mengatakan, pemerintah mesti meninjau ulang rencana libur panjang yang telah ditetapkan. Ia khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai, atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah, karena setiap libur panjang pasti akan terjadi lonjakan Covid-19," kata Dasco, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Hal ini disampaikan Dasco menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif untuk menekan laju penularan Covid-19.

Seperti diketahui, akan ada dua libur panjang dalam waktu dekat, yaitu libur Hari Raya Imlek yang jatuh pada Jumat (12/2/2021) dan Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada Kamis (13/5/2021) mendatang.

Selain itu, Dasco mengatakan, pemerintah perlu memikirkan formula baru untuk mengatasi lonjakan Covid-19.

"Saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini, hal-hal yanng bisa membuat lonjakan Covid-19 tinggi," ujar dia.

Baca juga: Jokowi: Esensi PPKM Membatasi Mobilitas, Saya Lihat Ini Tak Tegas dan Konsisten

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan pada 11 hingga 25 Januari 2021 belum efektif dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi, (kasus) covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM tak mampu membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.