Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Targetkan Vaksinasi bagi Semua Penduduk Indonesia Dimulai Akhir April

Kompas.com - 30/01/2021, 12:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi bagi kelompok masyarakat ditargetkan dapat dilaksanakan pada April 2021.

Vaksinasi tersebut dilaksanakan setelah vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga layanan publik selesai.

Adapun vaksinasi bagi 1,5 juta tenaga kesehatan ditargetkan selesai pada Februari 2021. Sementara itu, vaksinasi bagi tenaga layanan publik dan TNI/Polri yang akan dilaksanakan selanjutnya diharapkan selesai dalam kurun 1-1,5 bulan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membuka vaksinasi bagi semua penduduk Indonesia mulai akhir April 2021.

"Satu bulan atau satu setengah bulan setelah pelayanan publik dimulai, diharapkan di akhir April kita bisa membuka terhadap seluruh penduduk Indonesia untuk dilakukan vaksinasi," ujar Budi dalam webinar bertajuk "Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit", Sabtu (30/1/2021).

Ia mengatakan, pihaknya harus cepat dalam melakukan program vaksinasi tersebut. Sebab, vaksin tersebut belum diketahui akan bertahan berapa lama.

Baca juga: Menlu Retno: Hentikan Politisasi dan Nasionalisme Vaksin Covid-19

"Kenapa perlu cepat? Karena sampai sekarang kita belum tahu vaksin ini kekebalannya bertahan berapa lama, apakah ini seperti vaksin meningitis kalau kita naik haji dan umrah yang bisa bertahan dua tahun atau seperti vaksin hepatitis lebih lama kekebalannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah fokus menyukseskan program vaksinasi sesuai target 70 persen masyarakat Indonesia dengan usia di atas 18 tahun.

Ia mengingatkan, vaksin Covid-19 bukan untuk melindunginya diri sendiri, tetapi untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

"70 persen dari rakyat Indonesia.di atas usia 18 tahun diharapkan memiliki kekebalan karena disuntik vaksin sehingga virus tidak menular ke orang-orang lain, dengan demikian laju penularan virus dapat dikurangi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com