Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Jika Vaksinasi Terlalu Lama, Dikhawatirkan Ada Efek Pingpong Covid-19

Kompas.com - 30/01/2021, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian khawatir dengan adanya efek pingpong Covid-19 apabila rentang waktu pelaksanaan vaksinasi terlalu lama.

Padahal, program vaksinasi Covid-19 secara nasional memakan biaya dan energi yang besar.

"Jika pelaksanaan vaksin terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek pingpong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (30/1/2021).

"Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif,” lanjutnya.

Adapun efek pingpong Covid-19 bisa terjadi antardaerah yang mana ketika kondisi kasus di satu daerah sudah turun, bisa kembali naik akibat penularan kembali terjadi. Selain karena mobilitas masyarakat, kondisi ini juga disebabkan kekebalan komunitas yang belum terbentuk secara optimal.

Baca juga: Sekitar 1.000 Tenaga Medis di Maluku Belum Mendaftar Vaksinasi Covid-19

Menurut Tito, untuk mendukung keserempakan tersebut, yang perlu diutamakan adalah ketersediaan vaksin dengan cepat dalam jumlah yang cukup. Jumlah itu setara dengan dua pertiga dari populasi masyarakat Indonesia.

Tito menekankan bahwa hal itu penting karena program vaksinasi Covid-19 bersifat perorangan.

"Tetapi untuk membangun kekebalan kelompok (herd immunity). Karena prinsip herd immunity adalah dua pertiga dari populasi harus memiliki antibodi pada waktu periode yang sama," tutur Tito.

Selain itu, mantan Kapolri itu juga menyebut perlu adanya desain distribusi vaksin yang cepat.

Sehingga Tito meminta kepala daerah membuat terobosan desain pandistribusian vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai dingin.

Baca juga: Soal Basis Data Vaksinasi Covid-19, KPU Sebut Tak Beri Data Pemilih ke Kemenkes, tapi Sinkronisasi

Sedangkan untuk TNI/Polri diharapkan dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran.

"Pada pelaksanaan nantinya saya berharap vaksinasi bisa dilakukan cepat dan aman terutama kesiapan infrastruktur vaksinasi," tutur Tito.

"Hal itu perlu dihitung tidak hanya berdasarkan data kuantitatif, tetapi juga kualitatif agar program ini benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain, prosesnya berjalan di bawah kontrol yang cermat agar tidak meleset dari target yang telah ditetapkan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com