Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Jika Vaksinasi Terlalu Lama, Dikhawatirkan Ada Efek Pingpong Covid-19

Kompas.com - 30/01/2021, 12:12 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian khawatir dengan adanya efek pingpong Covid-19 apabila rentang waktu pelaksanaan vaksinasi terlalu lama.

Padahal, program vaksinasi Covid-19 secara nasional memakan biaya dan energi yang besar.

"Jika pelaksanaan vaksin terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek pingpong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (30/1/2021).

"Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif,” lanjutnya.

Adapun efek pingpong Covid-19 bisa terjadi antardaerah yang mana ketika kondisi kasus di satu daerah sudah turun, bisa kembali naik akibat penularan kembali terjadi. Selain karena mobilitas masyarakat, kondisi ini juga disebabkan kekebalan komunitas yang belum terbentuk secara optimal.

Baca juga: Sekitar 1.000 Tenaga Medis di Maluku Belum Mendaftar Vaksinasi Covid-19

Menurut Tito, untuk mendukung keserempakan tersebut, yang perlu diutamakan adalah ketersediaan vaksin dengan cepat dalam jumlah yang cukup. Jumlah itu setara dengan dua pertiga dari populasi masyarakat Indonesia.

Tito menekankan bahwa hal itu penting karena program vaksinasi Covid-19 bersifat perorangan.

"Tetapi untuk membangun kekebalan kelompok (herd immunity). Karena prinsip herd immunity adalah dua pertiga dari populasi harus memiliki antibodi pada waktu periode yang sama," tutur Tito.

Selain itu, mantan Kapolri itu juga menyebut perlu adanya desain distribusi vaksin yang cepat.

Sehingga Tito meminta kepala daerah membuat terobosan desain pandistribusian vaksin agar dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar, dan aman, terutama menyangkut cold chain atau rantai dingin.

Baca juga: Soal Basis Data Vaksinasi Covid-19, KPU Sebut Tak Beri Data Pemilih ke Kemenkes, tapi Sinkronisasi

Sedangkan untuk TNI/Polri diharapkan dapat membantu aspek pengamanan dan penyaluran.

"Pada pelaksanaan nantinya saya berharap vaksinasi bisa dilakukan cepat dan aman terutama kesiapan infrastruktur vaksinasi," tutur Tito.

"Hal itu perlu dihitung tidak hanya berdasarkan data kuantitatif, tetapi juga kualitatif agar program ini benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan kata lain, prosesnya berjalan di bawah kontrol yang cermat agar tidak meleset dari target yang telah ditetapkan," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com