Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Kompas.com - 28/01/2021, 15:23 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berharap, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencari solusi atas hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Sebab, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, dokumen asli hasil penyelidikan TPF tersebut masih belum ditemukan.

“Kita masih berharap Kemensetneg bisa segera mencarikan solusi terkait dengan keberadaan dokumen hasil TPF ini,” ujar anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berawal dari adanya laporan masyarakat.

Ombudsman kemudian meminta klarifikasi kepada Kemensetneg yang kemudian mengaku tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

Setelah itu, Ombudsman menemui Ketua TPF Munir Marsudi Hanafi dan beberapa institusi yang hadir saat penyerahan dokumen hasil penyelidikan TPF ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ninik mengungkapkan, mereka mengaku tidak memiliki dokumen asli hasil TPF Munir.

Baca juga: Pollycarpus Meninggal, Pengungkapan Auktor Intelektualis Kasus Munir Tak Boleh Berhenti

Jawaban yang sama juga diutarakan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid. Kepada Ombudsman, Usman juga mengaku tidak memiliki dokumen aslinya.

Berikutnya, Ombudsman meminta keterangan SBY. Keterangan itu kemudian diberikan melalui perwakilan ajudan SBY.

“Yang intinya bahwa salinan dokumen sudah diberikan oleh Pak Sudi (Silalahi) kepada Kemensetneg,” kata dia.

Baca juga: Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Kasus Munir yang Jadi Kandidat Calon Kapolri

Adapun Sudi merupakan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan SBY.

Menindaklanjuti pertemuan dengan ajudan SBY, Ombudsman meminta keterangan Kemensetneg secara langsung.

“Intinya bahwa dokumen asli TPF Munir memang sampai dengan saat ini belum ditemukan,” ujar Ninik.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda.

Meski sejumlah nama telah disidang dan menjalani hukuman, masih tersisa tanda tanya besar mengenai dalang di balik tewasnya Munir.

Salah satu dokumen yang dianggap penting untuk pengungkapan persitiwa itu adalah laporan TPF Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com