Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Ingatkan Vaksin Hanya Tambahan, Tak Bisa Atasi Pandemi

Kompas.com - 27/01/2021, 11:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono mengingatkan bahwa vaksin bukanlah solusi untuk mengatasi pandemi, termasuk vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, tidak pernah ada sejarah peradaban manusia yang mengatakan vaksin bisa mengatasi pandemi.

"Vaksin bukan solusi untuk mengatasi pandemi. Tak pernah dalam sejarah peradaban manusia, vaksin bisa mengatasi pandemi. Bohong itu," kata Pandu dalam Forum Diskusi Salemba Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Surat Hasil PCR Dipalsukan Oknum Pegawai Lab dan Klinik, Epidemiolog: Kejahatan Luar Biasa

Untuk itu, ia menekankan, apabila ada orang yang mengatakan vaksin merupakan jalan keluar mengatasi pandemi, dapat dipastikan hal tersebut tidak mungkin atau bohong.

Lantas, seperti apa jalan keluar mengatasi pandemi menurut Pandu Riono?

Ia membeberkan jalan keluar mengatasi pandemi adalah dengan menggabungkan semua cara-cara atau strategi memutus mata rantai.

Pertama, 3T yang dilakukan pemerintah yaitu testing, tracing, dan treatment. Kemudian, masyarakat aktif menjalankan 3M hingga 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

"Dan vaksin, hanya tambahan," ujar dia.

Baca juga: Dokter Pastikan Vaksin yang Disuntikkan ke Jokowi Buatan Sinovac

Selain itu, Pandu menemukan berbagai masalah tengah dihadapi Indonesia dalam program vaksinasi.

Ia berpandangan, program vaksinasi yang ada di Indonesia berjalan sangat lambat. Terlebih untuk tenaga kesehatan yang menjadi orang-orang pertama yang divaksin.

"Apalagi vaksinasi kita sekarang sangat lambat. Tenaga kesehatan masih sangat lambat," ujarnya.

Ia menilai, ada berbagai faktor yang menyulitkan seseorang tidak dapat divaksin. Dia mengambil contoh tenaga kesehatan yang tidak dapat divaksin karena tekanan darah yang tinggi ketika diperiksa.

Melihat masalah yang dihadapi dalam program vaksinasi, Pandu meminta kepada teman-teman dari profesi kesehatan untuk tidak lagi mempersulit persyaratan vaksinasi.

Baca juga: Menkes: 11 Persen Tenaga Kesehatan Tak Bisa Divaksin Covid-19 karena Tekanan Darah Tinggi

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com