Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Kompas.com - 25/01/2021, 16:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memimpin Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka stunting dari saat ini yang mencapai 27 persen ke 14 persen pada 2024 mendatang.

"Dan telah diputuskan bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah BKKBN," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Muhadjir mengatakan, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden Jokowi memberikan arahan supaya di antara kementerian dan lembaga ada satu yang bertanggung jawab sebagai ketua pelaksana penanganan stunting.

Hal tersebut dimaksudkan agar ada kejelasan siapa yang harus bertanggung jawab dalam penanganan stunting di Tanah Air.

Muhadjir mengatakan, nantinya kegiatan BKKBN akan didukung kementerian/lembaga terkait lainnya.

Terutama, lembaga-lembaga yang memiliki perpanjangan tangan hingga ke daerah.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Pasalnya, kata dia, pada 2020 diperkirakan angka stunting di Indonesia juga mengalami kenaikan lagi akibat pandemi Covid-19.

"Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan turun mendekati 14 persen," kata dia.

Sebab secara hitungan, kata dia, jika harus mencapai target 14 persen pada tahun 2024, maka setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen.

Target menurunkan angka stunting ke 14 persen pun dianggap target yang sangat besar sehingga harus ada langkah luar biasa yang harus dilakukan.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com