Pemerintah yang Kerap Gunakan Pengaruh Influencer…

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kerap menggunakan pengaruh influencer dalam mempromosikan berbagai program kerjanya.

Biasanya, pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Para influencer dianggap bisa memengaruhi pikiran masyarakat sehingga berkenan mendukung program kerja pemerintah.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Influencer hingga Tokoh Pemuda Dilibatkan dalam Pencegahan Ekstremisme

Kendati demikian, promosi program pemerintah yang menggunakan jasa influencer tak selalu mendapat respons positif dari masyarakat. Sebagian justru mendapat respons negatif dari masyarakat.

Berikut sejumlah program kerja pemerintah yang menggandeng influencer beserta responsnya dari masyarakat:

1. Promosi wisata di awal munculnya Covid-19

Pemerintah sebelumnya pernah hendak menggandeng para influencer untuk mempromosikan beberapa destinasi wisata unggulan di awal munculnya virus corona di Wuhan, China, pada Februari 2020.

Saat itu, pemerintah bahkan menganggarkan Rp 72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona.

Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp 298,5 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

Baca juga: Raffi Ahmad Pesta Setelah Divaksin Covid-19, Dokter Tirta Sarankan Pemerintah Evaluasi Pemilihan Influencer

"Insentif untuk wisatawan mancanegara ini pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar dan (media relation) dan influencer sebanyak Rp 72 miliar," ucap Airlangga.

Hal tersebut langsung mendapat respons negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai pemerintah lebih mementingkan perekonomian ketimbang mengantisipasi masuknya Covid-19 ke Indonesia.

Masyarakat pun menilai semestinya pemerintah mempersiapkan agar tak terjadi penularan Covid-19 di dalam negeri ketimbang mempromosikan destinasi wisata.

Tak lama setelah pemerintah berencanan mempromosikan destinasi wisata dengan menggunakan jasa influencer tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kini wabah Covid-19 masih terus menjangkiti masyarakat Indonesia