Pemerintah yang Kerap Gunakan Pengaruh Influencer…

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kerap menggunakan pengaruh influencer dalam mempromosikan berbagai program kerjanya.

Biasanya, pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan program kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Para influencer dianggap bisa memengaruhi pikiran masyarakat sehingga berkenan mendukung program kerja pemerintah.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Influencer hingga Tokoh Pemuda Dilibatkan dalam Pencegahan Ekstremisme

Kendati demikian, promosi program pemerintah yang menggunakan jasa influencer tak selalu mendapat respons positif dari masyarakat. Sebagian justru mendapat respons negatif dari masyarakat.

Berikut sejumlah program kerja pemerintah yang menggandeng influencer beserta responsnya dari masyarakat:

1. Promosi wisata di awal munculnya Covid-19

Pemerintah sebelumnya pernah hendak menggandeng para influencer untuk mempromosikan beberapa destinasi wisata unggulan di awal munculnya virus corona di Wuhan, China, pada Februari 2020.

Saat itu, pemerintah bahkan menganggarkan Rp 72 miliar untuk membayar jasa influencer dan promosi media demi menggenjot pariwisata Indonesia yang lesu karena terdampak penyebaran virus corona.

Influencer dan promosi media digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Anggaran sebesar itu menjadi bagian dari total insentif sebesar Rp 298,5 miliar yang dikeluarkan pemerintah untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

Baca juga: Raffi Ahmad Pesta Setelah Divaksin Covid-19, Dokter Tirta Sarankan Pemerintah Evaluasi Pemilihan Influencer

"Insentif untuk wisatawan mancanegara ini pemerintah memberikan alokasi tambahan sebesar Rp 298,5 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

"Terdiri dari alokasi untuk airlines dan (travel) agent diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp 98,5 miliar. Kemudian ada untuk anggaran promosi Rp 103 miliar dan juga untuk kegiatan turisme sebesar Rp 25 miliar dan (media relation) dan influencer sebanyak Rp 72 miliar," ucap Airlangga.

Hal tersebut langsung mendapat respons negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai pemerintah lebih mementingkan perekonomian ketimbang mengantisipasi masuknya Covid-19 ke Indonesia.

Masyarakat pun menilai semestinya pemerintah mempersiapkan agar tak terjadi penularan Covid-19 di dalam negeri ketimbang mempromosikan destinasi wisata.

Tak lama setelah pemerintah berencanan mempromosikan destinasi wisata dengan menggunakan jasa influencer tersebut, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020.

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Kini wabah Covid-19 masih terus menjangkiti masyarakat Indonesia

2. Influencer untuk vaksinasi Covid-19

Selanjutnya, pemerintah juga menggunakan jasa influencer dalam mempromosikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat luas.

Influencer yang dipilih untuk mempromosikan vaksinasi Covid-19 dan disuntik bersama Presiden Jokowi ialah artis Raffi Ahmad.

Mulanya, upaya tersebut berjalan lancar lantaran acara vaksinasi perdana yang dilakukan Jokowi bersama Raffi Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/1/2021), mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Tak berselang lama, Raffi Ahmad menjadi bahan pembicaraan karena kedapatan melanggar protokol kesehatan, kala menghadiri sebuah acara acara usai disuntik vaksin Covid-19.

Sejumlah foto Raffi Ahmad menghadiri sebuah acara yang terlihat berkerumun tersebar di media sosial.

Baca juga: Polemik Raffi Ahmad, Ahli Sarankan Pemerintah Lebih Pilih Community Influencer

Unggahan tersebut memancing sejumlah komentar termasuk dari aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf. Unggahan Sherina soal Raffi pun menjadi pembicaraan publik yang meluas sehingga menimbulkan respons negatif dari masyarakat.

Adapun Epidemiolog Indonesia dan peneliti pandemi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman memberikan catatan mengenai pemilihan influencer, selebritas atau tokoh publik yang digunakan untuk kampanye vaksinasi.

Menurut dia, pemilihan para tokoh tersebut seharusnya menggunakan data ilmiah yang melibatkan para ahli pandemi.

"Jadi pemilihan orang yang menjadi simbol kampanye itu ya harus didasarkan pada data ilmiah dan empiris untuk dalam kaitan wabah. Kalau tidak, ya kacau," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudhi pun turut berkomentar atas perilaku Raffi. Ia mengatakan seharusnya Raffi membatasi kegiatannya setelah mendapatkan vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1/2021).

Pembatasan kegiatan itu, kata dia, paling tidak dilakukan selama dua minggu.

"Jadi habis vaksin tuh harusnya dua minggu emang kegiatannya diminimalisir karena vaksin yang efektif itu kalau dilakukan dua kali dalam waktu dua minggu, booster namanya," kata Tirta kepada Kompas.com, Kamis (14/1/2021).

Baca juga: 5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Terkait beredarnya foto Raffi yang tidak menggunakan masker saat bersama teman-temannya, Tirta menduga, terjadi karena kurangnya pengarahan dari pihak pemerintah setelah penyuntikan vaksin.

Tirta pun menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi mengenai siapa influencer yang seharusnya mendapatkan vaksin perdana.

"Satgas Covid harus mengevaluasi pemilihan-pemilihan influencer agar tidak terjadi mispersepsi di masyarakat," ujarnya.

"Jadi seolah-olah dapat vaksin terus bisa seenaknya. Tapi ya itulah, terjadi miss komunikasi," ucap dia.

3. Influencer untuk berantas ekstremisme

Terbaru, Pemerintah juga akan memanfaatkan jasa influencer untuk memberantas ekstremisme dan terorisme di masyarakat.

Baca juga: Rp 72 Miliar untuk Influencer dalam Atasi Dampak Virus Corona, Pengamat: Mau Diapain?

Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 ( RAN PE) yang diteken Jokowi pada 7 Januari.

Bab 1 Perpres tersebut menjelaskan, RAN PE merupakan serangkaian program yang akan dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga terkait untuk memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan.

"RAN PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait," demikian bunyi petikan Perpres.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun serangkaian strategi, salah satunya fokus pada peningkatan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi).

Dalam upaya ini, pemerintah melibatkan sejumlah pihak, mulai dari tokoh pemuda, agama, adat, tokoh perempuan, media massa, hingga influencer media sosial.

Baca juga: Soal Anggaran Rp 72 Miliar untuk Influencer, Ketua PHRI: Baik tapi Belum Tentu Efektif

Alasan dilibatkannya sejumlah pihak ini yakni belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda hingga influencer media sosial, termasuk mantan narapidana teroris, dalam menyampaikan pesan pencegahan ekstrimisme.

Merujuk pada Perpres, pihak-pihak tersebut nantinya akan ikut menyampaikan pesan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, baik melalui produksi konten internet maupun kampanye kreatif daring dan luring.