Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pejabat, Raffi Ahmad, hingga Pedagang Pasar, Ini Peserta Vaksinasi Perdana bersama Jokowi

Kompas.com - 13/01/2021, 13:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pejabat dan tokoh telah menjalani vaksinasi perdana Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (13/1/2021).

Mereka semua berasal dari berbagai elemen masyarakat, baik pejabat, tokoh agama, petugas kesehatan, perwakilan pengusaha, perwakilan guru, artis, buruh hingga pedagang pasar.

Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih karena mereka telah bersedia ikut disuntik vaksin Sinovac pada Rabu pagi.

Baca juga: VIDEO: Detik-detik Vaksinasi Jokowi, Tangan Dokter sampai Gemetar

"Baru saja saya tadi bersama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru telah melakukan vaksinasi," ujar Jokowi pada Rabu siang.

"Terima kasih telah bersama-sama saya tadi divaksin," kata Jokowi.

Adapun, mereka adalah Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Kyai Ishomuddin dari PBNU, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis dan artis Raffi Ahmad.

Selain itu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua PGRI Unifah Rasyidi serta perwakikan dari PGI, KWI, PHDI, Permabudhi dan Matakin.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Putus Penularan Covid-19 dan Perbaiki Ekonomi

Kemudian, ada pula Kepala BPOM Penny Lukito, Ketua Kadin Rosan Roeslani, Sekjen Ikatan Bidan Indonesia Ade Zubaedah, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Juru Bicara Vaksinasi Reisa Brotoasmoro.

Untuk perwakilan perawat ada Nur Fauzah, perwakilan buruh oleh Agustini Setiyorini, dan Ibu Narti yang mewakili pedagang pasar.

Baca juga: Gerindra Minta Masyarakat Manfaatkan Vaksinasi Covid-19 dengan Baik

Jokowi melanjutkan, usai vaksinasi perdana pada Rabu, proses penyuntikan vaksin akan dilanjutkan.

"Setelah vaksinasi perdana ini nanti akan dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia," kata Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com